Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Virus Corona

Soal Foto Bupati Klaten Ditempel di Hand Sanitizer, Komisi II DPR: Tidak Boleh Memanfaatkan Keadaan

Pejabat negara diminta lebih bijak dan tidak memanfaatkan situasi menyikapi penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
TribunSolo.com/Istimewa
Hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bergambar stiker Bupati Klaten Sri Mulyani membuat membuat viral di jagad maya. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pejabat negara diminta lebih bijak dan tidak memanfaatkan situasi menyikapi penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Mereka tidak boleh memanfaatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk mencari panggung dan memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan politik dan pribadi.

"Tidak boleh memanfaatkan keadaan," kata anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Kamis (30/4/2020).

Stres Gara-gara Lockdown Corona, Pria di Thailand Nekat Dorong Istrinya dari Lantai 7

Hal itu disampaikan Guspardi Gaus merespons tindakan Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani.

 

Sri Mulyani mendapatkan banyak respons negatif dari banyak pihak karena menempelkan stiker bergambar dirinya pada bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Guspradi menegaskan tindakan seperti ini dianggap tidak bermoral.

Sri Mulyani dianggap memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

Bebas, Romahurmuziy: Berkah Ramadan, Saya Bisa Kembali Bersama Keluarga

"Apa mungkin dia akan maju kembali pada pilkada (pemilihan kepala daerah) nanti? Yang bersangkutan sebagai incumbent dan punya kepentingan politik seolah-olah membantu sebagai pribadi," ucap politikus PAN itu.

Anggota DPR asal Sumatera Barat ini menegaskan bantuan yang bersumber dari negara, baik itu APBN maupun APBD tidak boleh beratribut identitas pribadi seorang pejabat.

Hal ini berbeda bila bantuan yang diberikan berasal dari kantong pribadi.

5 Fakta Hasanjr11 Pancing Orang Batalkan Puasa, Sosoknya Pernah Viral Saat Foto dengan Fadli Zon

Untuk itu, pejabat negara diminta berhati-hati.

Guspardi meminta aparat penegak hukum untuk memantau penyaluran bantuan agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

"Jika perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan, Ini kan bagian dari korupsi, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi," pungkas anggota Baleg DPR RI itu. (Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pejabat Negara Diminta Tidak Cari Panggung dari Penyaluran Bansos"

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved