UPDATE Corona di Indonesia 7 Mei 2020: Jumlah Pasien Positif Covid-19 Mencapai 12.776 Orang

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan pertambahan kasus virus corona di Indonesia.

Hingga Kamis (7/5/2020) pukul 12.00 WIB, data pemerintah memperlihatkan bahwa ada 338 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

• Dampak Pandemi Corona Sasar Kaum Difabel Solo, Ini Alasan Kelompok Tersebut Perlu Dapat Bantuan

• Saat Corona, BI Solo Siapkan Rp 4,3 triliun untuk Penukaran Uang Lebaran

Penambahan itu membuat secara akumulatif ada 12.776 kasus Covid-19 di Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Sehingga secara akumulatif ada 12.776 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," ucap Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta pada Kamis sore.

Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 354 kabupaten /kota yang berada di 34 provinsi.

Data pemerintah juga menyatakan bahwa ada penambahan 64 pasien Covid-19 yang kini dinyatakan sembuh.

Mereka kini sudah dinyatakan negatif virus corona setelah dua kali menjalani pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh kini berjumlah 2.381 orang.

Namun, masih ada kabar duka dengan masih tercatatnya pasien Covid-19 yang meninggal dalam kurun waktu 6-7 Mei 2020.

Ada penambahan 35 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam sehari.

"Sehingga (total) menjadi 930 orang," ujar Yurianto.

Jokowi: Kita Beruntung Sejak Awal Memilih PSBB Bukan Lockdown

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang kini masih dihadapi masyarakat Indonesia.

Mulai dari social distancing, physical distancing, wajib menggunakan masker hingga yang terbaru PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dikutip dari tayangan youtube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pelaksanaan PSBB yang kini tengah dilakukan di Indonesia.

Di awal pidatonya Jokowi menjelaskan soal kemungkinan kasus corona akan terus naik walaupun pertambahan kasusnya mulai menurun.

"Kita terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif." ujarnya.

Terkait kondisi seperti ini Presiden Jokowi menghimbau kepada masyarakat agar berdamai dengan covid-19 hingga wabah ini benar-benar berakhir.

Soal PSBB, Jokowi juga menjelaskan jika pemerintah beruntung menggunakan kebijakan PSBB bukan karantina wilayah atau lockdown.

"kita beruntung karena sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown. PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antarorang."ujar Jokowi.

"Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi. Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar," imbuhnya.

• Potret Pemeran Susi Susanti di Preman Pensiun 4, Astra Amadea Disebut Aslinya Lebih Cantik

Jokowi pun menyesalkan walaupun jalanan sudah sepi namun, namun dirinya mendapatkan informasi jika di dalam perkampungan masih ramai terjadi kerumunan yang ramai.

Tak lupa ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus jaga jarak, menggunakan masker, dan juga sering cuci tangan sehabis kegiatan.

"Upaya tersebut harus terus dilakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19, tetapi kita juga ingin agar roda perekonomian tetap berjalan. Untuk itu, masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan." ujar Jokowi.

Dalam akhir pidatonya Presiden Jokowi juga menghimbau kepada masyarakat mengikuti disiplin protokol kesehatan.

"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," tutupnya.

Kabar terbaru datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan dalam menghadapi pandemi virus corona covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar melalui telekonferensi, Senin (4/5/2020).

• Cara Lapor ke PLN Jika Tagihan Listrik di Rumah Membengkak, Chat ke WA 08122123123

Dilansir rilis presidenri.go.id, ada lima arahan terbaru Presiden Jokowi.

1. Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Jokowi mengungkapkan terkait evaluasi penerapan PSBB yang hingga kini telah diterapkan di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," ujarnya.

Jokowi menyebut PSBB perlu dievaluasi dari segi penerapannya.

"Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Jokowi.

• Antisipasi Kasus Corona Naik, RS Langganan Keluarga Presiden Jokowi Tambah Kapasitas Ruang Isolasi

2. Pasang Target Terukur

Arahan kedua Jokowi, ia meminta masing-masing daerah yang melaksanakan PSBB harus memiliki target yang jelas dan terukur.

Seperti berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan.

Selain itu mengenai agresifitas pelacakan, dan berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari," ujarnya.

"Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” lanjut Jokowi.

3. Monitor Ketat Klaster Penyebaran

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar melakukan monitoring secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster.

Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar industri yang masih beroperasi untuk diawasi penerapan protokol kesehatannya.

"Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

• Corona Belum Reda, Presiden Jokowi Ingatkan Pengusaha yang Dapat Stimulus Tak PHK Karyawan

4. Distribusi Bansos Pekan Ini

Arahan keempat Jokowi berkaitan dengan program jaring pengaman sosial.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Jokowi menyebut semua program tersebut telah berjalan.

Meski demikian, Jokowi meminta seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Jokowi juga meminta para pemangku kebijakan turun ke lapangan.

Ia meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.

Jokowi juga meminta kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan," ungkap Jokowi.

5. Hotline Aduan

Arahan kelima Jokowi, ia meminta agar persoalan timing betul-betul harus diatur secara baik.

"Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

Jokowi pun meminta diadakannya hotline aduan untuk masyarakat apabila menjumpai penyimpangan dalam hal bansos.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” ungkap Jokowi.