Pilkada 2020

Pemkot Solo Kesulitan Penuhi Penambahan Anggaran Pilkada Solo 2020, Begini Respon Ketua KPU

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo 'ngos-ngosan' untuk memenuhi penambahan kebutuhan anggaran Pilkada Solo 2020. Pasalnya, pos-pos anggaran kini telah difo

Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Agil Trisetiawan
Foto Istimewa/via https://apahabar.com
Pilkada 2020 - KPU 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo 'ngos-ngosan' untuk memenuhi penambahan kebutuhan anggaran Pilkada Solo 2020.

Pasalnya, pos-pos anggaran kini telah difokuskan untuk penanganan Covid-19 di Kota Solo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Nurul Sutarti merespon kesulitan finansial yang melanda Pemkot tersebut.

Bukan Rp 10,1 Miliar, Anggaran Pilkada Solo Kembali Membengkak, Ini Rinciannya

Meski Utang Listrik dan BPJS, Pemkot Solo Pastikan Anggaran Pilkada Solo Tak Disunat

"Kebutuhan tidak harus anggaran, tidak hanya bentuk uang, bisa barang, bisa juga pinjam pakai," kata Nurul kepada TribunSolo.com, Kamis (11/6/2020).

Pemkot Solo, lanjut Nurul, memiliki kewajiban melapor ke Kementerian Dalam Negeri perihal kemampuan yang dimiliki guna mendukung pelaksaan Pilkada Serentak 2020.

"Pemkot wajib melaporkan ke Kemendagri, mana yang bisa disupport daerah, mana yang bisa disupport pusat," terang Nurul.

"Sehingga bisa tahu mana yang dipenuhi daerah mana yang dipenuhi pusat," tambahnya.

Anggaran bertambah

Sebelumnya, anggaran Pilkada Solo 2020 kembali membengkak guna memenuhi protokoler kesehatan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.

Adapun besaran anggaran itu hampir menyentuh angka Rp 11,1 miliar.

Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo telah mengkalkulasi adanya penambahan Rp 10,1 miliar di luar dana yang sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 15 miliar.

Massa Tyfontex Hendak Gelar Unjuk Rasa, Polisi Minta Massa Bubar

Soal Penanganan Corona, Doni Monardo: Di Indonesia 1 Dokter Paru Layani 130 Ribu Warga

Nurul menjelaskan penambahan yang ada menyesuaikan hasil rapat antara KPU RI, pemerintah, dan DPR.

"Penambahan karena ada ketentuan baru, saat ini ada pembatasan jumlah pemilih di TPS maksimal 500 per TPS, sebelumnya di undang-undang ada 800 pemilih per TPS," terang Nurul.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved