Nyatakan Perang Terhadap Korupsi, Mahfud MD Minta Penegak Hukum Awasi Dana Penanggulangan Covid-19

"Kami juga menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan," tegas Mahfud.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

TRIBUNSOLO.COM - Lembaga penegak hukum diminta mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seusai memimpin rapat dengan para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Kami minta diawasi, untuk itu kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan lain-lain. Karena kami ingin secara hukum ini benar, cepat dan tidak menghambat," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Klaten 2020, Sri Mulyani Rayu Partai Lain Masuk Koalisinya

Membaca Gestur Jokowi Saat Jengkel Terhadap Menterinya karena Kerja Biasa Saja Padahal Krisis Corona

Mahfud ingin anggaran yang disediakan negara dapat digunakan melalui prosedur yang sah, benar dan tepat sasaran.

Ia juga meminta upaya penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

"Kami juga menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan," tegas Mahfud.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas langkah cepat pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Kami memastikan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan Covid-19 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia," kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Video rekaman pernyataan Jokowi baru diunggah ke akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Halaman
12
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved