Pemerintah Diperingatkan Agar Tindak Tegas ASN yang Tak Netral Jelang Pilkada Serentak di 270 Daerah

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera menindak tegas ASN yang melanggar netralitas jelang Pilkada 2020.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
ILUSTRASI PEMILU : Bendera partai peserta Pemilu 2014 memenuhi pinggiran flyover Pramuka mengarah ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014). Selain merusak keindahan kota, jajaran bendera partai di pinggir jalan ini membahayakan bagi pengendara jika kayu penyangga terjatuh. 

TRIBUNSOLO.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering diseret-seret menjelang gelaran pemilu mulai diperingatkan untuk tidak terlibat dalam politik prastis.

Terlebih Pilkada serentak Desember 2020 di banyak daerah kabupaten, kota hingga tingkat provinsi sudah di depan mata karena tinggal beberapa bulan saja. 

Bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera menindak tegas ASN yang melanggar netralitas jelang Pilkada 2020.

Pilkada Solo 2020, Survei Solo Raya Polling Unggulkan Gibran, Relawan Purnomo-Teguh : Hiburan Semata

Begini Nasib KA Prameks Solo-Yogyakarta Saat Tugasnya Digantikan oleh KRL

Hal itu disampaikan Bambang menanggapi laporan terkait 396 ASN yang diduga tidak netral menjelang Pilkada.

"Kami minta KASN segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, dengan meminta kepada para Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Bambang juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KASN meningkatkan sinergitas dengan PPK instansi tempat ASN bekerja.

Dengan demikian pengawasan dan upaya antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020 semakin optimal.

Selain itu, Bambang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sesuai undang-undang.

Ia mengatakan, ada dua aturan yang bisa dijadikan acuan yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Update Corona Boyolali 1 Juli 2020, Ada 5 Pasien Sembuh, Tapi Positif Tambah 2 Orang Jadi 64 Kasus

Ganjar Bentuk Satkorwil Demi Percepatan Tangani Corona Satu di Antaranya Solo Kampung Halaman Jokowi

Terlebih, sebanyak 33 persen pelanggaran netralitas ASN biasanya dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

"Kami mendorong ASN agar tetap menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah," jelasnya.

"Serta bersikap objektif dan tidak berpihak kepada siapapun dalam menghadapi kontestasi Pilkada di daerahnya masing-masing," ujar politisi Golkar itu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ketua MPR Minta Pemerintah Tindak Tegas ASN yang Tak Netral Jelang Pilkada

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved