Breaking News:

PLN Gandeng Kanwil BPN se-Jateng Demi Perlindungan dan Sertifikasi Aset

Guna mempercepat pengamanan aset, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah

dokumentasi PLN
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset PLN dan Pemerintahan Jawa Tengah 

TRIBUNSOLO.COM, SEMARANG - Guna mempercepat pengamanan aset, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/7/2020).

Acara penandatanganan yang digelar di PO Hotel, Semarang, ini disaksikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Turut hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Priyanto, dan jajaran Forkompimda Jawa Tengah lainnya.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PLN, Haryanto WS menyampaikan bahwa kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi Museum Titik Nol Pasoepati, Mulai Alat Sablon Bersejarah saat Dukung Timnas hingga Syal Langka

3 Bulan Terakhir, Ada 7 Pegawai KPK Positif Covid-19, 5 Diantaranya Sudah Sembuh

Kasus Corona Meroket, KLB Sukoharjo Diperpanjang, Anak & Lansia Tak Boleh Ke Pusat Keramaian

"Sampai dengan akhir tahun 2019, PLN memiliki 92.213 persil tanah yang terdiri dari 28.282 persil tanah (30,67%) sudah bersertifikat dan 63.931 persil tanah (69,33%) belum bersertifikat," terang Haryanto kepada TribunSolo.com.

Lebih lanjut ia mengatakan pada tahun 2020, PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 40.878 persil sertifikasi baru sehingga pada akhir tahun 2020 aset bersertifikat mencapai 75%.

Di Jawa Tengah sendiri, Pemerintah Daerah telah berhasil menerbitkan kurang lebih 609 sertifikat baru selama tahun 2020.

Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

"Pada kesempatan ini, secara simbolis diserahkan sebanyak 1.340 dokumen pendukung sertifikasi persil tanah lainnya untuk dapat diproses lebih lanjut. Ini adalah bagian dari 2161 persil tanah PLN di Provinsi Jawa Tengah yang pada akhir tahun 2019 belum bersertifikat," ujarnya.

Acara kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

"Kami mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI yang telah diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah dan Pembenahan Aset PLN," tutup Haryanto. (*)

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved