Breaking News:

Pilkada Solo 2020

Hati-hati, Ujaran Kebencian & SARA Berpotensi Meroket di Pilkada Serentak 2020, Ini Kata Bawaslu

"Pilkada 2020 dengan situasi pandemi Covid-19 tentu kita sudah bisa memprediksi kampanye penggunaan media sosial akan lebih ramai."

Editor: Asep Abdullah Rowi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
ILUSTRASI PEMILU : Bendera partai peserta Pemilu 2014 memenuhi pinggiran flyover Pramuka mengarah ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014). Selain merusak keindahan kota, jajaran bendera partai di pinggir jalan ini membahayakan bagi pengendara jika kayu penyangga terjatuh. 

TRIBUNSOLO.COM - Kampanye bermuatan ujaran kebencian dan SARA berpotensi meningkat dalam Pilkada serentak yang bakal digelar Desember 2020.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo penggunaan media sosial untuk berkampanye akan semakin masif apalagi situasi pandemi Covid-19 ini.

"Pilkada 2020 dengan situasi pandemi Covid-19 tentu kita sudah bisa memprediksi kampanye penggunaan media sosial akan lebih ramai, lebih banyak digunakan," kata Ratna dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Kamis (13/8/2020).

"Nah, tentu potensi untuk terjadinya kampanye dengan ujaran kebencian juga akan semakin tinggi," tuturnya menekankan.

Viral, Pria Ini Beri Kucing sebagai Hantaran saat Lamar Kekasih, di Tengah Acara Kucing Hampir Kabur

Klaim Garansi Smartphone Samsung Galaxy Series lewat Samsung Care+, Biaya Sesuai Tipe Smartphone-mu

Ratna mengatakan, ujaran kebencian dan politisasi SARA banyak terjadi di Pilkada DKI 2018.

Hal serupa juga masif terjadi saat Pemilu 2019 lalu.

Padahal, sebenarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan kampanye bermuatan ujaran kebencian dan SARA.

Pasal 69 huruf b secara tegas menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon kepala daerah dan atau partai politik.

Kemudian, Pasal 69 huruf c juga melarang kampanye yang menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat.

Sanksi terhadap perbuatan ini diatur dalam Pasal 187 Ayat (2).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved