Pembangunan Kembali Gedung Kejaksaan Agung Pasca Kebakaran Diprediksi Telan Anggaran Rp 161 Miliar

"Berdasarkan revaluasi terakhir, (nilai gedung Kejaksaan Agung) Rp 150 miliar, dengan beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir Rp 165 miliar,"

(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin Dalam, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2020) malam. Hingga saat ini, 31 unit pemadam kebakaran dan 135 personel diterjunkan untuk memadamkan api. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Pembangunan kembali Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah.

Kementerian Keuangan memperkirakan setidaknya membutuhkan anggaran Rp 161 miliar untuk membangun bangunan itu.

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan saat ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama dengan tim dari Universitas Indonesia (UI) tengah dalam proses meneliti kebutuhan pembangunan kembali gedung Kejaksaan Agung.

"Berdasarkan revaluasi terakhir, (nilai gedung Kejaksaan Agung) Rp 150 miliar, dengan beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir Rp 165 miliar," jelas Isa ketika memberikan paparan dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).

"Itu untuk memberi tambahan berapa kebutuhan anggaran untuk membangun kembali," jelas dia.

Isa menjelaskan, penelitian oleh tim dari KemenPUPR dan UI dilakukan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan yang terbakar pada Sabtu (22/8/2020) lalu.

Dengan demikian, bisa diperkirakan apakah proses revilatisasi gedung bisa dilakukan hanya dengan renovasi atau pembangunan ulang gedung sedari semula.

Menurut Isa, gedung Kejagung dibangun pada tahun 1970.

Awalnya, gedung tersebut bernilai Rp 7 juta saja.

Olah TKP di Gedung Kejaksaan Agung, Kabareskrim Pantau Langsung Susuri Puing-puing Bekas Kebakaran

Pasca Kebakaran di Gedung Kejagung, Ahli Kontruksi Soroti Sistem Proteksi Bangunan

Pasca Kebakaran, Ketua MPR Minta Kejaksaan Agung Tetap Komitmen Selesaikan Kasus Besar

Namun kini, nilai gedung tersebut telah berkali lipat hingga di kisaran Rp 161 miliar.

Selain itu, gedung tersebut juga belum diasuransikan.

Oleh karena itu, biaya perbaikan gedung tersebut harus menunggu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam catatan kami ini (gedung Kejagung) belum diasuransikan. Jadi ini nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali tentunya membutuhkan penganggaran baru dari APBN," kata dia.

Sayangnya, Isa menyebut, tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan gedung pemerintah yang dilanda bencana pada tahun ini.

Sehingga paling cepat, biaya renovasi gedung Kejagung dialokasikan pada RAPBN 2021 yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama dengan DPR RI.

Adapun dari seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang ada, saat ini hanya gedung-gedung milik Kemenkeu yang sudah diasuransikan.

Tahun ini ditargetkan ada 10 kementerian/lembaga (K/L) yang akan mengasuransikan gedung perkantorannya.

"Sedang berproses karena mengasuransikan bangunan ini juga termasuk membangun budaya baru untuk menjaga ketertiban, pemeliharaan, kemudian pencegahan untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi bukan sekedar kita mengeluarkan anggaran dan membayar premi tapi juga membangun budaya baru untuk tertib, rapi, dan pencegahan diutamakan daripada penanganan dampak dari musibah," pungkasnya.

(KOMPAS.COM / Mutia Fauzia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenkeu: Renovasi Kantor Kejagung Diperkirakan Butuh Rp 161 Miliar". 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved