Breaking News:

Pilkada Wonogiri 2020

Menyedihkan, PNS di Wonogiri Ada yang Terang-terangan Pasang Status Calon Bupati Tertentu

Menyedihkan, PNS di Wonogiri Banyak yang Terang-terangan Pasang Status Calon Bupati Tertentu

Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Aji Bramastra
surya.co.id
Ilustrasi PNS. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Sebuah fenomena menyedihkan ditangkap oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri, dari sejumlah oknum PNS di Kabupaten tersebut.

Paska pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di KPU beberapa waktu lalu, ada sejumlah PNS atau ASN yang bermain "kode-kodean".

Dua Paslon Telah Mendaftar di KPU Wonogiri, Petahana VS Pendatang Baru

Paslon Petahana Wonogiri Ogah Gelar Kampanye Terbuka, Sebut Tak Ingin Munculkan Klaster Baru

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah ASN yang membuat status berupa konten foto Paslon saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri melalui akun media sosialnya, khususnya di status WhatsApp.

Sudah barang tentu, hal ini dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap paslon tertentu.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dituntut untuk netral dalam Pilkada.

"Ya, potensi kerawanan terkait netralitas ASN menguat, setelah pendaftaran Bakal Paslon di KPU (Wonogiri) kemarin," katanya.

Meski belum ada Paslon yang ditetapkan, namun pemasangan status yang menunjukan gambar Paslon, Parpol, dan tulisan Paslon tetap tidak boleh dilakukan oleh ASN.

Sehingga, hal inilah menjadi kerawanan pelanggaran sehingga menjadi perhatian khusus.

"Aturan ASN sudah ada, misal like media kampanye Paslon, selfie sama Paslon tidak boleh, apalagi memasang foto di status WhatsApp," ujarnya.

Ali menilai ASN di Wonogiri saat ini mulai berani menunjukkan dukungan terkait pilkada.

Padahal seharusnya mereka belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, yang saat itu ada camat yang dinyatakan melanggar ketentuan karena tak netral.

"Di masa Pilkada tahun ini belum ada yang dipanggil ke Bawaslu, kita sifatnya hanya mengidentifikasi, melakukan pencermatan-pencermatan." kata dia.

"Jadi kita nyebutnya melanggar, cuma istilahnya ada potensi, nanti kalau diterus-teruskan menjadi persoalan netralitas," terangnya.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved