Saran Wali Kota Solo FX Rudy Kepada Penolak UU Cipta Kerja : Jangan ke Presiden, Tapi ke MK

"Belum tentu satu dua tahun itu diberlakukan, harus ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Daerah," aku dia.

"Sehingga kalau ada yang sudah mengusulkan dan sebagainya, jangan ke Pak Presiden, tapi ke MK untuk dilakukan judicial review," tegasnya.

Menko PMK ke Sukoharjo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai bagi yang tidak terima UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyayangkan aksi tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berakhir ricuh.

Dia menilai, jika ada penolakan bisa dilakulan melalui jalur musyawarah dengan duduk bersama.

"Kalau masih tidak puas, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia saat kunjungan kerja ke Pemkab Sukoharjo, Jumat (8/10/2020).

• Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

• Alumni GMNI Solo Tolak UU Omnibus Law hingga Soroti Aparat Keamanan yang Represif Hadapi Pendemo

Aksi demonstrasi memang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk menyuarakan pendapat.

Namun jika diwarnai dengan aksi anakisme, itu tidak ditolerir dan disayangkan.

Dia menilai, pemerintah membuat UU Cipta Kerja itu untuk kebaikan rakyatnya, seperti dapat mengembangkan UMKM.