Saran Wali Kota Solo FX Rudy Kepada Penolak UU Cipta Kerja : Jangan ke Presiden, Tapi ke MK

Dia juga menyayangkan aksi tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berakhir ricuh.

Dia menilai, jika ada penolakan bisa dilakulan melalui jalur musyawarah dengan duduk bersama.

"Kalau masih tidak puas, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia saat kunjungan kerja ke Pemkab Sukoharjo, Jumat (8/10/2020).

• Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

• Alumni GMNI Solo Tolak UU Omnibus Law hingga Soroti Aparat Keamanan yang Represif Hadapi Pendemo

Aksi demonstrasi memang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk menyuarakan pendapat.

Namun jika diwarnai dengan aksi anakisme, itu tidak ditolerir dan disayangkan.

Dia menilai, pemerintah membuat UU Cipta Kerja itu untuk kebaikan rakyatnya, seperti dapat mengembangkan UMKM.

"UU Cipta Kerja salah satunya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM." kata dia.

"Karena kita ingin memperbesar volume UMKM ini," imbuhnya.

Menurutnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menampung angkatan kerja.

Sebanyak 86 persen angkatan kerja Indonesia terserap di UMKM sementara perusahaan besar hanya menyerap 14 persen saja.

"Dengan UU Cipta Kerja ini, niat baik pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang belum bekerja," katanya.

Menurutnya, dari data per Februari 2020, ada sekira 137 juta orang angkatan kerja.

Dari angka tersebut, sekira 7 juta warga Indonesia yang menganggur.

Sementara tiap tahunnya, angkatan kerja akan bertambah sekira 3,5 juta orang, dari lulusan SMA/sederajat dan Perguruan negeri.

• Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara, Persilahkan Penolak UU Cipta Kerja Menggugat ke MK

• BREAKING NEWS : 4 Demonstran yang Sempat Ditangkap di Kartasura & Univet Sukoharjo Dibebaskan Polisi