Berita Solo Terbaru

Saran Wali Kota Solo FX Rudy Kepada Penolak UU Cipta Kerja : Jangan ke Presiden, Tapi ke MK

"Itu yang paling tepat, kalau saya didemo pun juga nggak bisa mengubah, buang-buang energi," terang dia menekankan.

Penulis: Ilham Oktafian | Editor: Asep Abdullah Rowi
TribunSolo.com/Adi Surya
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo memberi sambutan konser musik keroncong Bumi Emas Tanah Airku di Pendhapi Gedhe Balaikota Surakarta, Solo pada Minggu (25/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ilham Oktafian

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyesalkan kericuhan massa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi di beberapa daerah.

"Kemarin sudah saya sampaikan untuk teman-teman, kalau kita punya komitmen yang sama, kalau kita mau mempersoalkan UU Cipta Kerja, ya kita ke MK saja," ujarnya kepada TribunSolo.com, Jumat (9/10/2020).

"Itu yang paling tepat, kalau saya didemo pun juga nggak bisa mengubah, buang-buang energi," terang dia menekankan.

Satu Suara dengan Jokowi, Menko PMK Muhadjir : Tak Puas UU Cipta Kerja, Bisa Judicial Review ke MK

Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu tak menolak adanya aspirasi penolakan UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPRT dan pemerintah.

Ia menilai, jika para demonstran menyatakan sikap penolakan dapat disalurkan lewat pejabat pemerintahan, dalam hal ini kepala daerah.

Bahkan Rudy misalnya memuji langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dimana bertemu dengan para demonstran dan berjanji menyalurkan tuntutan pada Presiden Joko Widodo.

"Karena kepala daerah harus mau dan mampu mengelola aspirasi masyarakatnya," paparnya.

Lebih lanjut Rudy menjelaskan, seandainya UU Omnibus Law diberlakukan ia menilai kebijakannya tidak langsung dirasakan oleh para buruh maupun pihak terkait.

Pasalnya lanjur dia, butuh setidaknya 1-2 tahun untuk menjalankan UU tersebut.

"Belum tentu satu dua tahun itu diberlakukan, harus ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Daerah," aku dia.

"Sehingga kalau ada yang sudah mengusulkan dan sebagainya, jangan ke Pak Presiden, tapi ke MK untuk dilakukan judicial review," tegasnya.

Menko PMK ke Sukoharjo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai bagi yang tidak terima UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyayangkan aksi tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berakhir ricuh.

Dia menilai, jika ada penolakan bisa dilakulan melalui jalur musyawarah dengan duduk bersama.

"Kalau masih tidak puas, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia saat kunjungan kerja ke Pemkab Sukoharjo, Jumat (8/10/2020).

Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Alumni GMNI Solo Tolak UU Omnibus Law hingga Soroti Aparat Keamanan yang Represif Hadapi Pendemo

Aksi demonstrasi memang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk menyuarakan pendapat.

Namun jika diwarnai dengan aksi anakisme, itu tidak ditolerir dan disayangkan.

Dia menilai, pemerintah membuat UU Cipta Kerja itu untuk kebaikan rakyatnya, seperti dapat mengembangkan UMKM.

"UU Cipta Kerja salah satunya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM." kata dia.

"Karena kita ingin memperbesar volume UMKM ini," imbuhnya.

Menurutnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menampung angkatan kerja.

Sebanyak 86 persen angkatan kerja Indonesia terserap di UMKM sementara perusahaan besar hanya menyerap 14 persen saja.

"Dengan UU Cipta Kerja ini, niat baik pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang belum bekerja," katanya.

Menurutnya, dari data per Februari 2020, ada sekira 137 juta orang angkatan kerja.

Dari angka tersebut, sekira 7 juta warga Indonesia yang menganggur.

Sementara tiap tahunnya, angkatan kerja akan bertambah sekira 3,5 juta orang, dari lulusan SMA/sederajat dan Perguruan negeri.

Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara, Persilahkan Penolak UU Cipta Kerja Menggugat ke MK

BREAKING NEWS : 4 Demonstran yang Sempat Ditangkap di Kartasura & Univet Sukoharjo Dibebaskan Polisi

Maka menurut dia, UU Cipta Kerja ini dinilai akan memberikan ruang untuk para angkatan kerja ini memiliki lapangan pekerjaan.

"Pemerintah yang dipikirkan pertama itu yang menganggur agar dapat kerja dulu," katanya.

"Kalau yang sudah bekerja, mungkin masih banyak kekurangan, hak-haknya masih belum terpenuhi, kesejahteraannya belum terpenuhi," jelasnya.

"Tapi harus tetap bersyukur," imbuhnya.

Beri Keterangan Pers

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan terkait UU Cipta Kerja, Jumat (9/10/2020). 

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta masyarakat yang keberatan dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor.

BREAKING NEWS : 4 Demonstran yang Sempat Ditangkap di Kartasura & Univet Sukoharjo Dibebaskan Polisi

Tak Hanya Buat Pengangguran, Muhadjir Effendy Sebut UU Cipta Kerja Dapat Kembangkan UMKM

Jokowi menegasakan bahwa melakukan uji materi ke MK atas suatu UU merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanggapi aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang telah digelar tiga hari berturut-turut untuk menolak UU Cipta Kerja.

Jokowi menyebut aksi itu disebabkan oleh disinformasi dan hoaks.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi.

Jokowi lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus menyampaikan bantahan.

Misalnya terkait penghapusan upah minimun provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi dihapus.

"Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada," kata Kepala Negara.

Namun, Jokowi tidak secara rinci menjelaskan perbandingan antara aturan di UU Ketenagakerjaan yang lama dengan UU yang baru disahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Persilakan Penolak UU Cipta Kerja Gugat ke MK

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved