Breaking News:

Penanganan Covid

Cegah Sebaran Covid-19, KPU Minta Paslon Ikut Sosialisasikan Prokes saat Kampanye Pilkada

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pilkada 2020 ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

INTERNET
Logo KPU 

TRIBUNSOLO.COM - Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pilkada 2020 ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Catat Jam-nya, Debat Perdana Pilkada Sukoharjo 2020 Berlangsung Malam Ini

Tahapan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 telah berjalan selama 22 hari, sejak dimulai pada 26 September 2020 lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta peserta Pilkada ikut menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 di tengah kegiatan kampanye mereka.

Paslon bisa menyosialisasikan prokes mendasar seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker (3M) dalam setiap kegiatan kampanyenya bersama masyarakat.

Warga mencuci tangan menggunakan wastafel portable di Jalan Kendal Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Untuk terus menumbuhkan kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengkampanyekan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak agar angka positif Covid-19 di Indonesia menurun. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Warga mencuci tangan menggunakan wastafel portable di Jalan Kendal Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Untuk terus menumbuhkan kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengkampanyekan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak agar angka positif Covid-19 di Indonesia menurun. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: Update Covid-19 Indonesia 17 Oktober 2020 : Tambah 4.301 Kasus, Kini Total 357.762 Kasus

Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan hal tersebut menjadi penting, sebab masa kampanye menjadi tahapan yang paling krusial dalam penerapan prokes.

Pasalnya dalam kegiatan tersebut ada potensi kerumunan massa yang minim penjagaan jarak.

Sehingga diharapkan ada pengingat baik datang dari penyelenggara maupun paslon sendiri.

"Kampanye ini menjadi tahapan krusial dalam implementasi prokes, karena berpotensi kerumunan massa, meskipun KPU sudah mengaturnya," kata Ilham seperti dikutip Tribunnews.com dari laman kpu.go.id, Sabtu (17/10/2020).

Komisioner KPU RI Ilham Saputra
Komisioner KPU RI Ilham Saputra (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Sementara itu Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengatakan publik masih belum paham bahwa pengaturan kampanye dan pemungutan suara di TPS dilakukan sesuai prokes.

Halaman
12
Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved