Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ekonom Univet Sukoharjo : Utang Kian Bertambah untuk Penanganan Covid-19

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun.

Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. 

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR pada 3 Juni 2014 silam. 

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Baca juga: Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Presiden Jokowi Minta 40 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diselesaikan dalam 1 Bulan

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014.

"Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta," sebut BI.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS.

(KOMPAS.com/Sakina Rakhma Setiawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun".