Breaking News:

Terbukti Melanggar Bagikan Masker dan Kalender Bergambar Istrinya,Nasib Bupati Blora ada di Mendagri

"Masuk ke dalam ranah pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Sehingga penerusannya ke pejabat di atasnya (menteri dalam negeri)

(Dokumen Warga Blora)
Tangkapan layar video Bupati Blora, Djoko Nugroho bernyanyi dan berjoget tanpa masker di sebuah hajatan di wilayah Kecamatan Randublatung, Senin (12/10/2020). 

TRIBUNSOLO.COM-  Bupati Blora Djoko Nugroho terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Karenanya, Bawaslu akan segera melayangkan surat terkait unsur pelanggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Masuk ke dalam ranah pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Sehingga penerusannya ke pejabat di atasnya (menteri dalam negeri)," ujar Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan, Sabtu (21/11/2020).

Lulus mengatakan, hasil kajian yang pihaknya lakukan atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho, telah diumumkan dalam formulir A.17.

Baca juga: Yuni-Suroto Calon Tunggal di Pilkada Sragen, Pengamat: Parpol Tidak Berani Ambil Risiko

"Sudah kami umumkan di formulir A.17. Sudah bisa diakses," kata Lulus.

Di dalam formulir tesebut tertulis bahwa dugaan pelanggaran atas perundang-undangan lain yang menyasar Kokok lantaran membagikan bantuan sosial kepada korban puting beliung beberapa waktu lalu di Dukuh Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Blora.

Di dalam bantuan tersebut terdapat masker dan kalender bergambar pasangan calon Umi Kulsum-Agus Sugiyanto. Perlu diketahui, Umi Kulsum merupakan istri Kokok.

Baca juga: Debat Pilkada Sragen 2020 Banjir Kritikan, Pengamat Politik UNS: KPU Sragen Tak Melanggar Aturan

"Unsur pelanggarannya di Pasal 76 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Lulus.

Selain Kokok, gara-gara pembagian bantuan sosial yang terdapat kalender pasangan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto, Bawaslu juga menemukan unsur pelanggaran atas perundang-undangan yang lain terhadap dua aparat sipil negara (ASN).

Keduanya yakni Camat Randubatung, Budiman dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mulyowati.

Baca juga: Joko Santosa Tak Hadiri Debat Publik Putaran Kedua Pilkada Sukoharjo 2020, Ini Alasannya

Halaman
12
Editor: Ilham Oktafian
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved