Jika Prabowo Ingin Lancar di Pilpres 2024, Ini yang Harus Dilakukan Pasca Menteri Edhy Ditangkap KPK

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagetkan publik. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu diciduk lembaga antirasuah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/11/2020).

Edhy kini telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur, Kamis (26/11/2020).

Posisinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo kini digantikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Baca juga: 3 Menteri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi: Imam Nahrawi hingga Edhy Prabowo

Baca juga: Fadli Zon Bisa Saja Jadi Menteri Pengganti Edhy Prabowo, Ini Analisa Pengamat Politik

Pengamat Politik dan Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mengatakan penangakapan Edhy bisa menjadi pelajaran Partai Gerindra. 

Apalagi partai besutan Prabowo Subianto itu dinilai publik sebagai partai yang reformis, anti korupsi, bersih, transparan dan akuntabel. 

"Tapi ternyata begitu ada dalam kekuasaan, bergabung dengan kekuasaan," kata Agus kepada TribunSolo.com, Kamis (26/11/2020).

"Gerindra agak sulit untuk mengubah perilaku kekuasaan yang bersih dan anti korupsi," tambahnya. 

Menurut Agus, tarikan magnet kekuasaan yang mengarah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jauh lebih kuat. 

"Akibatnya apa yang dilakukan Edhy Prabowo mencoreng Gerindra sebagai partai baru yang dianggap sebagai solusi alternatif," ujarnya. 

Penangkapan Edhy, sambung Agus, berpotensi mempengaruhi kans Prabowo maju di Pemilu 2024.

Itu lantaran kasus penangkapan tersebut akan diingat masyarakat sebagai catat buruk dalam tubuh Gerindra.

Oleh karenanya, Prabowo disarankan mulai bersih - bersih kader yang memiliki indikasi menyalahgunaan kekuasaan. 

Baca juga: Terduga Teroris Calon Amir JI Asal Sukoharjo Ditangkap, Kini Densus 88 Cokok Ahli Bom JI di Lampung

Baca juga: Jika Ada yang Menghalangi Petugas Melakukan Penanganan Covid-19, Satgas: Akan Dikenakan Sanksi

"Kalau pak Prabowo menatap masa depan (jadi capres lagi), dia harus mulai bersih-bersih kader partai," ucap Agus. 

"Kader-kader partai yang berada di kementerian, lembaga dibersihkan dari perilaku penyalahgunaan kekuasaa, korupsi, suap, dan money politics," tambahnya. 

Dengan begitu, kata Agus, jalan Prabowo menjadi calon presiden 2024 semakin lempeng.

"Kepercayaan publik penting dalam politik, sehebat apapun partai kalau tidak dipercaya, tidak dipilih," tandasnya.

Komentar Arief Poyuono 

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono berkomentar soal penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK.

Ia menyebut penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi tamparan keras bagi Prabowo Subianto.

Edhy Prabowo merupakan kader terbaik Partai Gerindra yang juga sangat dekat dengan sang Ketua Umum Prabowo Subianto.

Baca juga: Tiga Peraturan Edhy Prabowo yang Melawan Susi Pudjiastuti : Ekspor Lobster Malah Dibuka

Baca juga: Namanya Trending, Susi Pudjiastuti Muncul dengan Meme Bilang Saya sedang Sibuk, Tak Bisa Diganggu

"Ini pelajaran besar sekaligus tamparan keras besar Prabowo sebagai boss besarnya Edhy Prabowo," kata Arief Poyuono kepada Tribunnews.com, Rabu (25/11/2020).

Arief Poyuono mengatakan, Prabowo Subianto selama ini menyebut bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat.

Namun justru Edhy Prabowo, anak buah yang asli didikannya sendiri justru menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat, justru Edhy Prabowo, anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri yang menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK," ujar Poyuono.

Sejak awal Prabowo Subianto yang ingin Indonesia bersih dari KKN harusnya mengingatkan dan melarang para kader dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

"Contoh saja izin ekspor lobster yang saat ini justru dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," papar Poyuono.

Arief menjelaskan, ditangkapnya Edhy Prabowo turut berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra.

Dia meyakini, penangkapan Edhy Prabowo turut menamatkan ambisi Prabowo Subianto untuk menjadi presiden RI.

"Maka tamat sudah cita-cita prabowo jadi presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai Gerindra," kata dia.

Prabowo Subianto, lanjut Poyuono, harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kader yang berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

"Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet jokowi - Maruf amin serta mundur dari Gerindra," pungkas dia.

Prabowo Sudah Tahu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kabar tersebut telah diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami (Prabowo Subianto)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Sesuai arahan Prabowo, lanjut Dasco, Gerindra akan menunggu perkembangan dari KPK.

"Arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK," ucap Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan adanya giat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya pada Selasa (25/11/2020) dini hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap tim penyidik KPK pada Rabu (25/11/2020) di Bandara Soekarno-Hatta terkait dugaan korupsi ekspor benur.

"Benar pukul 01.23 dini hari di Soetta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020) pagi.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

"Kami telah mangamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi," kata Nawawi.

Namun saat ditanyakan lebih lanjut ihwal siapa dan terkait perkara apa, Nawawi belum mau menjelaskan.

"Maaf selebihnya nanti aja, saya masih dalam perjalanan ke kantor," ujarnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Penulis: Lusius/Chaerul

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Poyuono: Tamat Sudah Cita-cita Prabowo Subianto Jadi Presiden