Breaking News:

Cara Mendirikan Partai Politik, Penuhi Syarat dan Tahapan Berikut Ini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai baru.

(KPU)
Partai politik peserta pemilu 2019. 

TRIBUNSOLO.COM - Beberapa dari Anda mungkin punya keinginan mendirikan sebuah Partai Politik.

Partai Politik bisa diartikan sebagai kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama

Baca juga: Ditanya soal Peluang Maju Jadi Presiden RI, Susi Pudjiastuti: Mau Diusung Partai Ikan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai baru.

Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia (WNI) dan telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.

Pendirian partai juga harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Akta notarais yang dimaksudkan adalah harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Minimal, AD partai tersebut memuat beberapa hal:

  • Asas dan ciri partai politik
  • Visi dan misi Partai Politik
  • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
  • Tujuan dan fungsi partai politik
  • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
  • Kepengurusan partai politik
  • Peraturan dan keputusan partai politik
  • Pendidikan politik
  • Keuangan partai politik

Baca juga: Ketum Partai NasDem Surya Paloh Positif Covid-19, Sempat Dikabarkan Sakit Demam Berdarah

Sementara Pasal 3 menjelaskan bahwa partai poltik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum.

Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus mempunyai:

  • Akta notaris pendirian partai politik
  • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Kantor tetap
  • Kepengurusan paling sedikit 60 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten /kota pada daerah yang bersangkutan
  • Memiliki rekening atas nama Partai Politik

Proses verifikasi

Setelah didaftarkan, nantinya akan ada proses verifikasi yang dilakukan paling lama 45 hari sejak dokumen lengkap diterima oleh departemen, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4.

Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian atau verifikasi.

Keputusan Menteri menganai pengasahan partai politik tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(*)

Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved