Breaking News:

SAH, Jokowi Teken Peraturan Warga Sipil Bisa Jadi Tentara Cadangan dan Naik Pangkat, Ini Syaratnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan peraturan warga sipil kini bisa jadi tentara atau komponen cadangan TNI.

Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM
ILUSTRASI Mahasiswa baru Akademi Tekstil Surakarta (ATS) tahun akademik 2017/2018 mengikuti latihan bela negara di Makorem 074/Surakarta, Rabu (13/9/2017). 

Selain itu, Trenggono juga menekankan bahwa program bela negara tidak bersifat wajib, tapi sukarela.

Artinya, mahasiswa mempunya pilihan untuk ikut program tersebut atau tidak.

“Itu bukan sesuatu yang harus, artinya semacam pilihan kalau memang mahasiswa ingin, dia ingin bergaya, dia juga ingin belajar kedisiplinan gitu bisa,” ungkap Trenggono.

“Tapi bagi mereka yang tidak berminat tidak apa-apa juga, jadi bukan sesuatu yang harus sifatnya,” tutur dia.

Kemenhan dan Kemendikbud Jajaki Kerjasama

Mahasiswa di Indonesia diproyeksikan bakal mengikuti pendidikan militer yang direncanakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Bahkan Kemenhan tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kerja sama ini guna merekrut mahasiswa terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.

Bakal Ada Pendidikan Militer untuk Mahasiswa, Kemenhan : Jika Negara Perang, Mereka Siap Bertempur

B.I eks-iKON Mendadak Unggah Teaser Misterius D-65, Bakal Comeback Jadi Solois dalam Waktu Dekat?

"Nanti, dalam satu semester, mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukan ke dalam SKS yang diambil," terang Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

"Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujarnya menekankan.

Trenggono menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya hanya kreatif dan inovatif.

Tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam komponen cadangan (Komcad).

Hal itu sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dia menegaskan, bahwa Komcad merupakan bukan program wajib militer.

Menurut Trenggono, itu hanya kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.

Karena itu, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan.

"Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," katanya.

Selain itu, Trenggono juga mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah Indonesia akan memasuki era bonus demografi mulai 2025 hingga 2030 yang ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif.

Menurutnya, kelompok milenial akan mengisi bonus demografi tersebut sehingga perlu disiapkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa di masa depan.

"Kepada para milenial, selalu belajar dan berkompetisi. Jangan kalah dengan milenial di luar negeri.

Bikin inovasi dan lain sebagainya yang bisa membawa harum nama bangsa dan bermanfat bagi masyarakat," terang dia.

"Kita yang sudah senior selalu akan memberi ruang dan fasilitas untuk generasi berikutnya berkompetisi," ungkap Trenggono. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wamenhan: Pendidikan Bela Negara Bukan Pendidikan Militer

dan Kompas TV dengan judul Jokowi Teken PP3/2021, Warga Bisa jadi Komponen Cadangan TNI dan Dapat Pangkat

Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved