Proyek Tol Solo Jogja

Cerita Warga Sleman Punya Tanah di Klaten Kirim Surat ke Presiden : Protes Ganti Rugi Tol Solo-Jogja

Selama berbulan-bulan adem ayem, kini proyek Tol Solo-Jogja seakaan menemui kendala.

TribunSolo.com/Mardon
Himawan Pambudi, menunjukan Surat Protes Terkait Mekanisme dan Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Solo-Jogja ke Staf Kepresidenan Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Rabu (20/1/2021) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Selama berbulan-bulan adem ayem, kini proyek Tol Solo-Jogja seakan menemui kendala.

Ya, karena ada seorang warga Sleman DIY yang memiliki lahan terdampak di Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten melayangkan surat kepada Staf Kepresidenan Deputi 1 Bidang infrastruktur.

Dia adalah Himawan Pambudi.

Menurutnya, surat yang dilayangkan berisi protes terhadap proses mekanisme dan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo-Jogja.

Dikatakan, mekanisme musyawarah yang diterapkan dalam mega proyek ini dinilai merugikan pemilik tanah yang terdampak proyek tersebut.

Baca juga: Proyek Tol Solo-Jogja Sudah Dimulai, Tol Jogja-Bawen Pemasangan Patok Mulai Besok 19 Januari 2021

Baca juga: Tol Yogyakarta-Solo akan Mulai Dibangun November 2020, Ganjar: Jateng Sudah Siap

"Kami di sini mempersoalkan besaran ganti rugi dan mekanisme ganti rugi proyek Tol Solo-Jogja yang kami anggap merugikan warga yang terdampak" ucap dia kepada TribunSolo.com, Rabu (20/1/2021).

Himawan menyebutkan ada dua indikasi yang bisa merugikan warga.

Yang pertama yaitu besaran ganti rugi yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan resiko warga yang terdampak kehilangan pekerjaan, serta risiko sosial.

"Kemudian harga tanah yang saat ini melambung tinggi, yang tak terkejar dengan ganti rugi yang didapat," ujarnya.

Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pengadaan yang dinilai mengabaikan Pasal 37 Undang-undang Nomor 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

 

Himawan menekankan dalam pasal ini, harus adanya proses musyawarah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

"Dari hasil indikasi tersebut, dikatakan musyawarah jika adanya negosiasi dan tawar menawar yang diberikan pemerintah melalui appraisal dengan warga yang terdampak," jelasnya.

"Yang terjadi saat ini bukan musyawarah melainkan pemberitahuan sepihak, kalau tidak setuju silahkan lanjut ke pengadilan," aku dia.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved