Gusti Moeng Klaim Solo Mestinya Daerah Istimewa Seperti Yogyakarta, Perjanjian Giyanti Jadi Alasan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Putri Raja Solo, Pakubuwono XII, GKR Wandansari alias Gusti Moeng, punya pendapat baru soal Perjanjian Giyanti yang terjadi hampir 2 abad lalu.

Sebagaimana diketahui, Perjanjian Giyanti kemudian menentukan terhadap berpisahnya Kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan  Surakarta.

• Jelang 266 Tahun Perjanjian Giyanti, Putri PB XII Gusti Moeng Pertanyakan Keistimewaan Surakarta

Menurut Gusti Moeng, Perjanjian Giyanti patut dipertanyakan lantaran pihaknya meyakini PB III tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Moeng mengatakan, keyakinan tersebut didasarkan pada penelusuran dan penelitian terhadap arsip-arsip kuno.

Termasuk, menurutnya, yang tersimpan di Belanda maupun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Kalau lihat di naskah perjanjian, PB III tidak tanda tangan," ucap perempuan yang akrab disapa Gusti Moeng, Rabu (10/2/2021).

Paku Buwana (PB) III diyakini tidak menandatangani perjanjian Giyanti yang disodorkan kepadanya.

Perjanjian tersebut, seperti diketahui disahkan 13 Februari 1755.

Itu pun disebut-sebut PB III, Pangeran Mangkubumi, dan kongsi dagang Belanda VOC turut menandatangani perjanjian Giyanti.