Breaking News:

Heboh Pemerintah Dituding 'Pelihara' Buzzer Buat Bungkam Lawan Politik, Ini Respons Jubir Jokowi

Sebelumnya, Cendikiawan Ahmad Syafi’i Maarif meminta pemerintah tidak menggunakan Buzzer untuk menyikapi lawan politiknya.

Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2020). Tak kurang dari 5.000 apoteker dari seluruh Indonesia mengikuti Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 5-7 November 2020. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr 

TRIBUNSOLO.COM -- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman akhirnya buka suara soal pemerintah yang dituding memiliki Buzzer.

Fadjroel membantah pemerintah memiliki Buzzer untuk membungkam kritik.

Fadjroel mengatakan, pemerintah selalu terbuka menghadapi kritik setiap warga negara.

Viral Korban Banjir Pekalongan Minta Beras, Petugas Malah Karaoke, Begini Pembelaan Plt Kepala Dinas

Kasus Hukum Pendukung Jokowi Tak Pernah Diproses, Politisi PKS : Apa Ini Negara Influencer?

“Pemerintah tidak punya Buzzer,” tegas Fadjroel Rachman seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Fadjroel menuturkan pemerintah tidak pernah memiliki persoalan jika ada yang oposisi yang menyampaikan kritik maupun saran.

Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya (UB), Selasa (5/1/2021).
Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya (UB), Selasa (5/1/2021). (KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)

Pemerintah menyadari, Indonesia merupakan demokratis dan setiap kebijakan tentu saja ada yang mendukung dan mengkritik.

"Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan," ujarnya.

Apalagi, sambung Fadjroel, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, Fadjroel mengingatkan, patut diketahui kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti yang tersebut di Pasal 28 J UUD 1945.

Yaitu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Halaman
1234
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved