Penentuan Lokasi Proyek Rel Layang Joglo Belum Jelas, PUPR Solo Sebut Akan Ada Rel Baru

Sementara Nusukan dan Banjarsari, masing-masing ada 290 serta 34 lahan dan hunian terdampak.

Kabag Pemerintahan Setda Kota Solo, Hendro Pramono mengatakan mayoritas lahan tercatat milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan negara hak pakai.

Hanya ada 10 persen merupakan milik warga.

"Mayoritas memang tanah PT KAI," kata Hendro.

Jumlah lahan dan hunian terdampak rel layang Simpang Tujuh Joglo masih bisa bertambah.

Itu lantaran surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan lokasi belum keluar.

"Kalau lebih dari itu bisa, kalau kurang dari itu tidak mungkin. Yang jelas kita masih menunggu penetapan lokasi," ujar Hendro.

Sejumlah warga harus siap-siap kena relokasi akibat pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Joglo.

Itu bisa saja menimbulkan konflik.

"Konflik atau tidak ya bagaimana menyadarkan masyarakat," ucap Hendro.

DPRD Ingatkan Hak Warga

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, YF Sukasno berharap hak-hak kepala keluarga terdampak diperhatikan Pemkot.

"Hampir sebagian penghuni adalah warga berpenghasilan rendah dan ada juga beberapa warga yang bersertifikat," kata Sukasno, Senin (8/3/2021).

"Mestinya Kementerian Perhubungan akan memperhatikan hal itu dan Pemkot Surakarta pastinya ada Anggaran Pendampingan untuk Penyelesaian non teknis," tambahnya.

Sukasno mengatakan Pemkot Solo bisa mempelajari cara yang dipakai saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) maupun Fx Hadi Rudyatmo.

Misalnya, saat melakukan relokasi warga Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe dan Kali Anyar.

Itu bisa meredam keresahan warga terdampak pembangunan rel layang Simpang Tujug Joglo.

"Saat itu, Pak Rudy memberikan bantuan untuk beli tanah dan untuk pembangunan rumah sederhana dengan luasan sekitar 40 meter sampai 60 meter," ujar Sukasno. (*)