Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Uang Bongkar Angkut Proyek Rel Layang Palang Joglo Belum Jelas, Warga: Semoga Nguwongke Uwong

Warga terdampak pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Palang Joglo, Kota Solo belum mendapat kepastian uang bongkar dan angkut saat direlokasi.

Penulis: Azfar Muhammad | Editor: Agil Tri
TribunSolo.com/Azfar Muhammad
Kawasan terdampak pembangunan rel layang di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

Itu supaya meminimalkan kemacetan selama pengerjaan proyek pembangunan rel layang Joglo Solo.

Hari mengungkapkan, sebenarnya penyebab kemacetan, bukan hanya karena keberadaan perlintasan sebidang.

"Simpang tujuh juga mempengaruhi kemacetan di lokasi," ungkap dia.

"Itu perlu dibenahi sekalian, supaya bisa mengurangi kemacetan," tambahnya.

446 Lahan Terdampak

Proyek Rel Layang Palang Joglo akan menjadi proyek besar pertama yang ada di Kota Solo semenjak Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo.

Proyek prestisius ini akan membuat 446 lahan maupun hunian kena imbas penggusuran.

Kawasan Kelurahan Joglo, misalnya, ada 72 lahan maupun hunian terdampak, serta satu diantaranya sudah menjadi hak milik.

Kemudian Gilingan ada kurang lebih 50 lahan dan hunian terdampak dengan 1 diantarnya hak milik.

Sementara Nusukan dan Banjarsari, masing-masing ada 290 serta 34 lahan dan hunian terdampak.

Kabag Pemerintahan Setda Kota Solo, Hendro Pramono mengatakan mayoritas lahan tercatat milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan negara hak pakai.

Hanya ada 10 persen merupakan milik warga.

"Mayoritas memang tanah PT KAI," kata Hendro.

Baca juga: Dalam Dua Jam, Ternyata Ada Hampir 10 Ribu Kendaraan Melintas di Palang Joglo Solo

Baca juga: Dikunjungi Menteri Perhubungan, Gibran Ingin Pembangunan Proyek Palang Joglo Solo Segera Dikebut

Jumlah lahan dan hunian terdampak rel layang Simpang Tujuh Joglo masih bisa bertambah.

Itu lantaran surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan lokasi belum keluar.

"Kalau lebih dari itu bisa, kalau kurang dari itu tidak mungkin. Yang jelas kita masih menunggu penetapan lokasi," ujar Hendro.

Sejumlah warga harus siap-siap kena relokasi akibat pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Joglo.

Itu bisa saja menimbulkan konflik.

"Konflik atau tidak ya bagaimana menyadarkan masyarakat," ucap Hendro.

Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo melintas di deretan rumah warga yang akan terdampak pembangunan rel layang Palang Joglo, Rabu (3/3/2021).
Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo melintas di deretan rumah warga yang akan terdampak pembangunan rel layang Palang Joglo, Rabu (3/3/2021). (TribunSolo.com/Adi Surya)

DPRD Ingatkan Hak Warga

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, YF Sukasno berharap hak-hak kepala keluarga terdampak diperhatikan Pemkot.

"Hampir sebagian penghuni adalah warga berpenghasilan rendah dan ada juga beberapa warga yang bersertifikat," kata Sukasno, Senin (8/3/2021).

"Mestinya Kementerian Perhubungan akan memperhatikan hal itu dan Pemkot Surakarta pastinya ada Anggaran Pendampingan untuk Penyelesaian non teknis," tambahnya.

Sukasno mengatakan Pemkot Solo bisa mempelajari cara yang dipakai saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) maupun Fx Hadi Rudyatmo.

Misalnya, saat melakukan relokasi warga Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe dan Kali Anyar.

Itu bisa meredam keresahan warga terdampak pembangunan rel layang Simpang Tujug Joglo.

"Saat itu, Pak Rudy memberikan bantuan untuk beli tanah dan untuk pembangunan rumah sederhana dengan luasan sekitar 40 meter sampai 60 meter," ujar Sukasno. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved