Breaking News:

Virus Corona

Gara-gara Tolak Jenazah Covid-19, Perangkat Desa di Banyumas Ini Nangis Minta Ampun pada Jokowi

Kala di awal pandemi, yaitu April 2020 Slamet bersama ratusan warga melakukan penghadangan ambulance pembawa jenazah Covid-19. 

Editor: Hanang Yuwono
TribunSolo.com/Istimewa
FOTO HANYA ILUSTRASI: Pemakaman pedagang Pasar Jambangan yang meninggal dunia karena Covid-19 Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. 

TRIBUNSOLO.COM, BANYUMAS -  Slamet (46) seorang perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas kini hanya bisa menyesali perbuatannya.

Ia memohon kepada Presiden Jokowi agar membebaskannya karena terancam penjara atas kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.

Saat menyampaikan permohonan itu disampaikan melalui surat terbuka itu Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa tidak kuasa menahan air mata saat mengutarakan beban yang dideritanya selama satu tahun ini. 

Baca juga: MUI Minta Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Malam Hari saat Ramadhan 2021, Ini Tanggapan Satgas

Baca juga: Ramadhan 2021 Masih di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Penjelasan MUI Soal Ibadahnya

Slamet di desa itu bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19. 

Kasus ini dimulai sejak April 2020, karena muncul pelaporan atas tindakan penolakan jenazah Covid-19 ke Polresta Banyumas. 


Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Slamet Mubarok (kiri) bersama dengan Slamet, (kanan) perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, yang juga terdakwa kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19 saat menunjukan surat yang ditujukan untuk Presiden Jokowi supaya dibebaskan, pada Kamis (18/3/2021).
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Slamet Mubarok (kiri) bersama dengan Slamet, (kanan) perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, yang juga terdakwa kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19 saat menunjukan surat yang ditujukan untuk Presiden Jokowi supaya dibebaskan, pada Kamis (18/3/2021). (Tribun Jateng/ Permata Putra Sejati)

Proses hukum kemudian bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan vonis dua bulan. 

Karena putusan kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa maka secara SOP, jaksa harus naik banding ke pengadilan tinggi. 

"Keluar putusan enam bulan di pengadilan tinggi dan kami masih mencari keadilan hingga akhirnya menyampaikan ke MA untuk kasasi," ujar Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Slamet Mubarok. 

Berkas permohonan kasasi sudah diterima MA sejak 22 Februari 2021 yang lalu. 

Pihaknya mengajukan kasasi ke MA karena merasa belum mendapatkan rasa keadilan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved