Penanganan Covid

Kebijakan Boleh Mudik 2021 Ternyata Belum Final, Doni Moenardo: Keputusan Bisa Berubah Sewaktu-waktu

Doni Monardo pun meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan final dari pemerintah soal izin mudik 2021.

Editor: Hanang Yuwono
istimewa/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo (pakai rompi) dalam acara Media Bertanya, Doni Monardo Menjawab” di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Jumat (9/10) sore 

TRIBUNSOLO.COM -- Banyak masyarakat perantau yang terlanjur senang karena pemerintah mengizinkan mudik 2021.

Namun ternyata keputusan itu belum final dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Baru-baru ini, Kepada Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Doni Monardo pun meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan final dari pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Mudik Tahun 2021, Menhub: soal Teknis akan Diatur Gugus Tugas Covid-19

Baca juga: Ramadhan 2021 Masih di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Penjelasan MUI Soal Ibadahnya

“Masyarakat bersabar menunggu keputusan final,” harap Doni usai peresmian rumah sakit khusus karantina RSUD Soekarno di Bangka Belitung, Kamis (18/3/2021).

Doni Monardo mengaku pihaknya masih berkoordinasi lintas kementerian untuk menyikapi rencana pemberlakuan mudik dan libur lebaran Idul Fitri 2021.

Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman.
Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres)

Keputusan soal libur lebaran, ungkap Doni, masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan bersama antar kementerian khususnya yang membidangi masalah perekonomian.

"Kami sebagai bagian dari organisasi pemerintahan masih berkoordinasi untuk menetapkan itu. Bersama Menko perekonomian dan kementerian terkait lainnya," ungkap Doni seperti dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut Doni tetap mengingatkan, momen liburan menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19.

Pria berpangkat Letjen TNI itu pun merujuk pada kasus Desember 2020 hingga  Januari 2021 yang melonjak karena faktor libur akhir tahun.

Sementara pada Februari 2021 kasus kembali turun.

"Kami pastikan setelah liburan itu ada lonjakan kasus. Ada yang bertambah masuk ICU, ada penambahan angka kematian," ungkapnya.

"Angka kematian nasional kita di angka 2,8 persen lebih tinggi dari angka global 2,2 persen," tambahnya.

Ada pun RS khusus karantina Bangka memiliki daya tampung 100 tempat tidur dengan rincian 75 untuk pasien observasi dan 25 untuk pasien gawat darurat.

Fasilitas tersebut dilengkapi ventilator dan ruangan dengan sistem tekanan udara negatif.

Halaman
123
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved