Breaking News:

Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun dan 10 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Semoga Tidak Ditunggangi Politik

Aziz menekankan agar majelis hakim tidak terpengaruh terhadap hal-hal politis terkait proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Kompas.com/Sonya Teresa
Rizieq Shihab saat tiba di Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/12/2020). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Babak baru kasus kerumunan dengan tersangka Habib Rizieq.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menjatuhi tuntutan kepada Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan di Megamendung.

Adapun dalam tuntutan jaksa kepada eks Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu masing-masing pidana 2 tahun penjara untuk perkara di Petamburan dan 10 bulan penjara untuk perkara di Megamendung.

Baca juga: Habib Rizieq Ungkap Ada Pejabat yang Menolak Dirinya Pulang ke Indonesia, Sebut Nama Dua Menteri

Baca juga: Sidang Lanjutan Kasus Kerumunan Habib Rizieq, Saksi Singgung BNPB, Sebut Dapat Puluhan Ribu Masker

Menanggapi hal itu, anggota kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan sikap tenang dengan bersiap untuk melayangkan bantahannya pada nota pembelaan atau pleidoi.

"Tetap semangat, tenang saja (kami menyikapinya). Nanti kami bantah di pleidoi," kata Aziz kepada awak media di PN Jakarta Timur, Minggu (17/5/2021).

Dalam perkara ini, Aziz berharap majelis hakim PN Jakarta Timur dapat memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Tak hanya itu, Aziz menekankan agar majelis hakim tidak terpengaruh terhadap hal-hal politis terkait proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Kami mengharapkan kebijaksanaan hakim semoga tidak terpengaruh oleh hal-hal politis yang dikaitkan dalam konstruksi hukum," tuturnya.

Lanjut Aziz, kebijaksanaan peran hakim juga diminta mengingat adanya permintaan pidana tambahan dari jaksa yang menuntut agar kegiatan keormasan Rizieq Shihab dicabut selama tiga tahun.

"Itu yang saya katakan tadi semoga nanti pada putusannya majelis hakim objektif melihat ini sebagai permasalahan hukum, dan tidak terpengaruh oleh pihak pihak yang menunggangi secara politik terkait dengan proses hukum ini," tuturnya.

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved