Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Kata Gibran, Pemkot Solo Kalah di PN Soal Sengketa Tanah Sriwedari : Tetap Kita Lanjut, Tenang Saja

Meskipun pihak Pemkot kalah, Gibran mengatakan dirinya akan terus melakukan upaya banding dalam sidang lanjutan.

Penulis: Azfar Muhammad | Editor: Asep Abdullah Rowi
TribunSolo.com/Azhfar Muhammad Robbani
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui TribunSolo.com di kawasan Solo Technopark, Selasa (8/6/2021). 

"Apakah hakim selama ini sudah meneruskan pada ahli waris kita kan tidak tahu. Beberapa kasus juga pihaknya meninggal ahli waris datang," tambahnya.

Menurutnya, apabila ahli waris sudah meninggal, hakim seharusnya memberitahu ahli waris berikutnya apakah akan meneruskan persidangan atau tidak.

Di beberapa kasus eksekusi, sambung Wahyu, kalau ahli waris meninggal dialihkan ke ahli waris berikutnya.

"Di dalam kasus ini kami tidak tahu hakim sudah memberitahu atau tidak kepada ahli waris bahwa ini ada kasus," katanya.

Wahyu meyakini Pemkot Solo masih punya peluang mempertahankan aset Sriwedari, khususnya dua objek lahan hak pakai (HP) 26 dan 46.

"Dalam sebuah perkara perdata, soal kalah menang biasa, ini baru proses. Kalau perdata ini tidak diterima, beda kalau ditolak," tutur dia.

"Kalau tidak diterima posisinya masih 50:50, masih bisa banding, masih bisa kasasi," tambahnya. 

Gibran : Aset Terbesar Solo

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berbicara soal memanasnya sengketa tanah di Taman Sriwedari.

Gibran mengatakan akan terus mengawal hingga hasil keputusan final.

“Kemarin kan sidangnya sudah, kita tunggu saja, nanti hasilnya seperti apa,” ujar dia kepada TribunSolo.com, Kamis (27/5/2021).

“Kita kan juga mempertahankan sebisa mungkin, kemarin juga sudah diskusi dengan kuasa hukum,” ujarnya.

Alasan Gibran kekeh mempertahankan kawasan Sriwedasi karena menurutnya itu adalah aset terbesar di Kota Solo.

Baca juga: Malangnya Pemuda Ini, Ugal-ugalan Nyetir Mobil Habis Tenggak Amer, Ternyata Ketahuan Polisi di Solo

Baca juga: Viral Video Anggota DPRD Solo Semprot Pramugari Gegara AC Mati, Lion Air Sebut AC Sebenarnya Menyala

“Sriwedari adalah aset terbesar kita, ya nanti tunggu kita lalui prosesnya,” katanya.

Menurut Gibran, pihak pemerintah kota akan terus berupaya untuk mempertahankan Sriwedari dengan segala upaya.

“Pokokya yang terbaik, lihat nanti, kita tunggu hasilnya,” tandasnya.

Lawan Putusan Inkrah

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kekeh mempertahankan dua tanah hak pakai yang berada di lahan sengketa Taman Sriwedari.

Tanah-tanah tersebut, yakni tanah hak pakai (HP) 26 dan 46.

HP 26, seperti diketahui, saat ini dipakai untuk Museum Keris Nusantara dengan luasan lebih kurang 6.800 meter persegi.

Sementara, HP 46, yang dulunya merupakan hak guna bangunan (HGB) 73, yang pernah dipakai untuk Gedung Bank Solo. Itu dengan luasan lebih kurang 800 meter.

Kuasa hukum Pemkot Solo, Theo Wahyu Winarto menilai, dua tanah hak pakai tersebut tidak masuk dalam putusan yang dibuat, baik dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Baca juga: Wali Kota Solo Sebut Sudah Ada CSR Pembangunan Masjid Sriwedari, dari Perseorangan, Siapa?

Baca juga: Pemkot Solo Pamer Punya Bukti Baru yang Bisa Rebut Tanah Sriwedari : Kalau Tidak Punya, Mana Berani

"Ada obyek lain milik Pemkot Solo, yakni HP 26 dan 46 yang selama ini tidak pernah disentuh perkara - perkara lalu," kata Theo, Selasa (25/5/2021).

Dua tanah hak pakai tersebut, menurut Theo, tidak masuk dalam putusan eksekusi yang digedok Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah memutuskan bila tanah seluas 9,9 hektare merupakan milik ahli waris RMT Wirjodiningrat.

"Kepentingan Pemkot, HP 26 dan 46 terlindungi dan tidak dicaplok oleh perkara lalu," ucap Theo.

"Karena perkara lalu itu memutuskan 9,9 hektare, sementara bila itu dimasukkan luasnya melebihi itu menjadi 10,6 hektare," tambahnya.

Selain itu, jumlah pemohon eksekusi lahan sengketa Taman Sriwedari juga tidak sesuai dengan data milik Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Theo menyebutkan, berdasarkan data BPN, jumlah ahli waris permohonan eksekusi seharusnya ada 77 orang.

"Sementara yang mengajukan permohonan cuma 11 orang. Itu saja yang hadir cuma enam," kata Theo.

Sisanya, ada yang karena tidak bisa hadir, meninggal dunia, ataupun alamat rumah yang diduga fiktif.

"Kami mohon dilakukan pemeriksaan ahli waris," ujar Theo.

Oleh karenanya, Pemkot Solo, sambung Theo, melakukan derden verzet atau perlawanan ke pengadilan negeri (PN) Kota Solo.

Maka Pemkot Solo menolak rencana eksekusi lahan Taman Sriwedari yang akan dilakukan PN Solo.

Terlebih, kondisi tersebut dinilainya membuat lahan sengketa Taman Sriwedari tidak bisa dieksekusi.

"Ini satu - satunya, entry point untuk melawan putusan inkrah yang dinyatakan oleh PN," ucap dia.

Pamer Bukti

Sebelumnya, Pemkot Solo tetap bersikukuh jika Taman Sriwedari adalah miliknya, sehingga peluang eksekusi tertutup.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani seusai rapat dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota, Kamis (18/3/2021).

Adapun rapat membahas terkait sengketa Taman Sriwedari yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan itu.

Sekretaris Daerah, Ahyani mengatakan bahwa sengketa tanah Swedari masih dilakukan analisis dan pendalaman sehingga eksekusi bisa dibatalkan pengadilan.

“Yang pasti Sriwedari masih tetap menjadi asetnya masyarakat Kota Surakarta,” ujar dia.

Baca juga: Kasus Sriwedari Muncul Lagi : Warga Curhat, Sudah Bayar Sejak 1989,Tapi hingga Kini Belum Balik Nama

Baca juga: Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Minta PN Solo Batalkan Eksekusi Tanah Sriwedari, Begini Alasannya

Ahyani sampaikan, dalam rapat pembahasan sengketa hari ini telah dihadiri berbagai stake holder mulai dari ahli waris, kuasa hukum dan elemen pemerintah.

Saat ditanyai soal kebijakan Pemkot ke depan, Ahyani sampaikan masih terus dikaji dan proses pengumpulan bukti-bukti baru.

“Pengkajian terhadap bukti-bukti baru, kalau kita punya bukti baru bisa dijadikan alasan,”

Sehubungan dengan hal tersebut ia sampaikan, pembahasan terakahir masih terdapat adanya perselisihan antara Pemkot dan ahli waris.

Ahyani menegaskan, jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memiliki strategi dan upaya yang sama yakni mempertahankannya.

“Tentu pemerintah berupaya untuk mencari jalan keluar dari sengketa ini,” ucap dia.

Lebih lanjut dia menyebutkan, jika status kepemilikan Sriwedari memang berada di tangan ahli waris RMT Wiryodiningrat.

Hanya saja Mahkamah Agung (MA) menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan Pemkot Solo secara langsung.

"Kita menunda kan bisa kalau sudah inkrah, apalagi kalau kita punya alat bukti baru," jelas dia. 

"Inkrah itu perintahnya kan eksekusi, maka bagaimana membatalkan eksekusi itu, jadi tunggu keputusan detail akhirnya saja,” terangnya menekankan.

Bakal Diesekusi

Sebelumnya, Tanah Sriwedari bakal dieksekusi paksa oleh pemohon ahli waris tanah Sriwedari RMT Wirjodiningrat melalui Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Hal itu setelah PN Surakarta menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2020.

"Itu berisi perintah untuk melakukan eksekusi pengosongan paksa kepada Pemkot Solo untuk menyerahkan tanah Sriwedari seluas 10 hektar pada ahli waris Sriwedari RMT Wirjodiningrat," kata Kuasa Hukum Ahli Waris Dr HM Anwar Rachman, SH, MH, Rabu (3/3/2020).

Sengketa Rumah di Penumping Solo, Ratusan Orang Halangi Eksekusi, Begini Duduk Perkara Sengketanya

Artinya kepemilikan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) milik RMT Wirjodiningrat.

Bahkan, sebelum ini sudah ada 13 kali teguran (aanmaning) pada Pemkot Surakarta namun tidak diindahkan.

Malah, menurut Anwar Pemkot membuat persoalan baru seperti merusak bangunan, merusak barang yang telah disita, membangun bangunan di atas tanah milik orang lain seperti kantor, masjid, dan lain sebagainya.

"Pemkot juga menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat bahwa tanah Sriwedari adalah milik pemkot," kata Anwar.

Ramai Sengketa Tanah di Cinderejo Kidul Solo Gegerkan Warga, Tembok Batas Roboh

Anwar menegaskan kali ini pihaknya tidak akan kompromi dengan eksekusi ini seperti sebelumnya.

"Kita tidak akan kompromi lagi eksekusi kali ini," papar Anwar.

Anwar juga menanggapi soal sertifikat milik Pemkot Solo bahwa itu tentu tidak benar.

Bila memang ada sertifikat yang terbit berarti perlu dipertanyakan bagaimana itu bisa terbit dan bisa menjadi masalah hukum.

"Segera Senin nanti, kita akan berkumpul bersama aparat untuk membicarakan eksekusi itu," kata Anwar. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved