Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Hasil Rukyatul Hilal di Observatorium Assalaam Solo : Besok 1 Dzulhijjah, Idul Adha 20 Juli 2021

Kegiatan rukyatul hilal digelar di Observatorium Assalam Solo menjelang Hari Raya Idul Adha.

TribunSolo.com/Dok Assalaam
Kegiatan rukyatul hilal digelar menjelang Hari Raya Idul Adha di Observatorium Assalaam Solo itu dilakukan pada Sabtu (10/7/2021) sejak pukul 15.30 WIB. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kegiatan rukyatul hilal digelar di Observatorium Assalam Solo menjelang Hari Raya Idul Adha.

Pengamatan rukyatul hilal di Ponpes Modern Islam Assalaam itu dilakukan pada Sabtu (10/7/2021) sejak pukul 15.30 WIB.

Menurut seorang petugas pengamat hilal, Tri Ratna Wulandari, kondisi cuaca saat ini cukup gelap dan dan langit ditutupi ufuk tebal saat penentuan awal bulan dengan melihat bulan tsabit secara langsung. 

"Kami sudah mengamati sejak jam 3 sore tadi dan cukup terkendala dengan ufuk tebal di sebelah barat," katanya kepada TribunSolo.com.

Baca juga: Sulit Berkurban saat PPKM Darurat? Kemenag Solo : Bisa Dialihkan untuk Warga Terdampak Pandemi

Baca juga: Benarkan Angka Kematian Meroket Gegara Oksigen Langka? Begini Penjelasan Petugas Medis di Sragen

Dikatakan, hasil pengamatan, 1 Dzulhijjah sudah didapatkan.

"Maka nanti malam akan mulai masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah 1442 Hijriah," terangnya.

Periode sebelumnya, kegiatan pengamatan hilal dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh berbagai elemn masyarakat, kini hanya dilakukan secara tertutup oleh internal Ponpes Assalam.

"Faktor PPKM Darurat kami membatasi diri, dan menjaga protokol kesehatan," ungkapnya.

Maka dipastikan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin malam 19 Juli 2021 dan Shalat Id akan dilakukan pada Selasa 20 Juli 2021.

"Penentuan hilal hanya dilakukan pada awal bulan, bila sudah ditentukan awalnya, maka selanjutnya mengikuti," ungkapnya.

Berkurban saat PPKM?

Hari Raya Idul Adha jatuh saat masih berlangsungnya kondisi sulit PPKM Darurat, 20 Juli 2021 mendatang.

Tak hanya 'seretnya' ekonomi, juga sulitnya mencari hewan kurban menjadi kendala di tengah berbagai jalan mengalami penyekatan.

Di masa darurat seperti ini, bagaimanakan kurban sebenarnya?

Kepala Kemenag Solo, Hidayat Maskur menjelaskan bahwa masyarakat yang kesulitan saat hendak berkurban dibolehkan untuk mengalihkan dananya.

Baca juga: Benarkan Angka Kematian Meroket Gegara Oksigen Langka? Begini Penjelasan Petugas Medis di Sragen

Baca juga: Salat Idul Adha Berjamaah Boleh, Kemenag Solo: Asal di Rumah Masing-masing dengan Keluarga Inti

Adapun dana itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau terdampak Covid 19.

"Berkurban itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakad, sunnah yang sangat dianjurkan," katanya kepada TribunSolo.com, Sabtu (10/7/2021).

"Sehingga bila yang kesulitan untuk melaksanakan kegiatan kurban bisa mengalihkan dananya untuk kegiatan atau bantuan lainnya," terangnya.

Dirinya menekan bahwa esensinya ada pada niatan masyarakat yang ingin berkurban.

"Meski tak melakukan, namun telah meniati dan berusaha, boleh diganti dengan bantuan lainnya," terangnya.

Adapun yang melaksanakan kurban, Hidayat menginstruksikan agar dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

Tetap wajib menghindari kerumunan, dan penyembelihan dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Baca juga: Antisipasi Kerumunan, Penyembelihan Hewan Kurban di Solo Akan Diadakan Satu Hari Setelah Shalat Id

Baca juga: Aturan Pelaksanaan Idul Adha 2021 di Klaten : Salat Ied di Rumah,Sembelih Hewan Kurban Mulai 21 Juli

"Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau di masing-masing RT yang telah diatur," ujarnya.

"Kemudian pembagian daging bukan dengan cara kupon namun harus diantar langsung oleh panitia," tegasnya.

Banyak yang Terdampak

Sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto di sejumlah jalanan mendapati fakta tentang dampak PPKM Darurat.

Adapun PPKM itu sudah berjalan seminggu, sejak diterapkan 3 Juli 2021 lalu.

Titik yang dikunjungi adalah simpang Nusukan, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari hingga persimpangan Sami Luwes, Jalan Slamet Riyadi.

Di antaranya tukang tambal ban di Jalan Kapten Piere Tendean, ibu pedagang makanan, penjual es kelapa muda hingga pedagang singkong goreng yang berada di seberang jalan.

Hasilnya menurut Sugeng, sejak PPKM Darurat diterapkan dengan berbagai aturan ketat dan penutupan jalan, membuat pedagang maupun PKL kelimpungan.

Baca juga: Gudang Oksigen di Kartasura Disidak : Bahan Baku Diambil di Gresik, Polisi Tawarkan Truk Distribusi

Baca juga: Nasib Sopir Ambulans Klaten : 2 Kali Mobil Jadi Sasaran Perusakan,Minta Polisi Sikat yang Buat Teror

"Saya tanya, ada yang turun pendapatannya 50 persen, ada yang turun 90 persen," ungkap dia kepada TribunSolo.com.

"Rata-rata pedagang meminta agar pemerintah memberikan kompensasi, katanya kalau gak boleh keluar ya jualannya bagaimana," keluh pedagang ditirukan Sugeng.

Dia pun mendesak kepada Wali Kota Solo mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

"Dana tersebut dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.

Di antaranya untuk mereka PKL, pedagang jasa tergolong kecil, dan UMKM-UMKM yang merasa kelimpungan salama PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, pihaknya meminta agar pemerintah meperhatikan kondisi masyarakat sebaik-baiknya.

"Ya harus bisa ringankan beban yang dirasakan masyarakat akibat diberlakukannya aturan pada PPKM Darurat ini," harap dia.

Kata Gibran soal PPKM

Hampir seminggu PPKM Darurat diberlakukan di Kota Solo.

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengklaim, warganya sudah mulai beradaptasi dengan aturan ini.

Baca juga: Alasan PPKM Jalan Terus, Panglima TNI : Agar Virus Tak Masuk ke Wilayah yang Belum Ada Kasus Berat

Meski, ia mengakui, pada awal masa PPKM Darurat, masyarakat masih kaget. 

"Masyarakat banyak yang baru berdaptasi di hari-hari pertama, namun semakin ke sini, mulai terbiasa," kata Gibran, Jumat (9/7/2021). 

Mengenai penyekatan dan penutupan pasar, Gibran paham banyak masyarakat yang berat dan terdampak kebijakan tersebut. 

"Mau bagaimana lagi, ini kebijakan dari pusat dan kita harus mentaati," tegasnya. 

Gibran menambahkan, saat ini ada 6 jalan yang telah disekat.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah jalan yang disekat itu ke depannya akan terus dievaluasi, sesuai kebutuhan dan kondisi. 

"Untuk jumlah tidak akan bertambah, namun area penyekatan sewaktu-waktu bisa dipindah," terangnya. 

"Akan kami evaluasi terus setiap harinya," ujarnya.

menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terutama soal penyekatan. 

Gibran mengklaim saat ini angka mobilitas di Kota Solo sudah turun. 

"Pada awal PPKM mobilitas masyarakat nampak seperti tak ada perubahan, tetap tinggi," katanya pada Jumat (9/7/2021). 

Alasan Penerapan PPKM Darurat

Terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, bahwa tujuan PPKM Darurat digelar sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang, agar probabilitas masyarakat tidak terlalu banyak.

"Kita tekan sampai 50 persen, bahkan sampai 30 persen. Bila tercapai 50 hingga 30 saja, tidak terjadi kontak erat," ungkapnya saat meninjau Pos Faroka Sol, Jalan Slamet Riyadi, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Instruksi Kapolri Pimpin Penyekatan PPKM Darurat di Solo : Pekerja Kritikal & Esensial Diberi Tanda

Baca juga: Polisi Ungkap Alasan Tak Hadirkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie saat Konferensi Pers

Kedatangannya bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Indonesia, Ganip Warsito dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Maka lanjut Panglima Hadi, jika hal itu terjadi maka tranmisi lokal dan tranmisi dari wilayah lain akan diminimalisir.

"Agar virus tak masuk ke wilayah yang belum ada kasus yang berat," harap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika mobilitas indek tercapai, indikatornya adalah kasus Covid-19 harian akan menurun.

"Meski kita tidak bisa menekankan sampai angka 0, mohon masyarakat mengikuti PPKM Darurat dan Mikro," jelasnya.

Kapolri Pimpin Penyekatan

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beraksi memimpin penyekatan PPKM Darurat saat berkunjung di Kota Solo, Jumat (9/7/2021).

Hal itu dilakukan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Indonesia, Ganip Warsito.

Saat di lokasi penyekatan di Pos Faroka yang jadi jalur masuk ke kota, Kapolri sempat mendengar penjelasan dari Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjutak.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga tampak seksama menyaksikan penyekatan itu.

Baca juga: Orang Nomor 1 di TNI & Polri ke Solo Awasi PPKM Darurat, Ditemani Gibran Cek Lalu Lintas Masuk Kota

Baca juga: Kapolri & Panglima TNI Dikabarkan Kunjungi Solo Hari Ini, Tinjau PPKM Darurat dan Vaksinasi Covid-19

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, tugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara ketat selama PPKM Darurat Jawa-Bali di antaranya di Solo.

"Itu menyasar pengendara, baik yang akan melintas atau masuk ke Kota Solo," jelas dia kepada TribunSolo.com.

Selain itu, Kapolri menekan pengedaran atau pekerja kritikal dan esensial yang diperbolehkan melintas dan masuk ke Solo.

"Boleh masuk tapi dibatasi juga," terang dia.

Oleh karena itu, dia menekankan agar strategi penyekatan akan juga diperbaiki agar tidak menimbulkan kemacetan atau kerumunan.

"Berikan evaluasi, masyarakat yang diperiksa melintas di Solo, setelah itu diberi tanda khusus saat pemeriksaan sehingga di jalan lebih lancar," aku dia.

"Saya minta tolong dicek betul mereka yang masuk kerja dan melintas, bahwa mereka masuk kritikal dan esensial itu," ujarnya.

Dia menambahkan, polisi juga untuk melaksanakan patroli melalui operasi yustisi secara berkala.

"Jadi pelanggaran mobilitas perkembangan Covid-19 dapat dihambat," harap dia.

Untuk diketahui, sek sektor kritikal meliputi kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi hingga logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga: Masih Ada yang Kesulitan Dapatkan Oksigen di Solo? Wali Kota Gibran Janji Sediakan : Saya Kawal!

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Solo, Panglima TNI Harap Herd Immunity Tercapai Agustus 2021

Kemudian ada makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, kontruksi, lstrik, air dan pengelolaan sampah.

Sementara esensial ada keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tak hanya itu ada perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved