Berita Klaten Terbaru

Viral Bansos di Gantiwarno Klaten Disunat Rp 300 Ribu, Pemkab : Penerima Dobel, Kesannya Dipotong

Beberapa hari ini publik digemparkan dengan viralnya informasi penyunatan dana bansos atau BST.

kompas.com
ILUSTRASI : Bansos yang diberikan kepada warga. 

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Beberapa hari ini publik digemparkan dengan viralnya informasi penyunatan dana bansos atau BST.

Dari informasi yang beredar di antaranya di medsos, ada warga yang seharusnya menerima Rp 600 ribu, tetapi hanya mendapatkan Rp 300 ribu saja.

Disebutkan terjadi di Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

Seperti apa faktanya?

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos dan P3AKB) Klaten, M Nasir menerangkan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke desa tersebut.

Baca juga: Fakta Penyaluran Bansos di Klaten : Ada Data Ganda, Warga Harus Kembalikan Uang yang Diterima

Baca juga: Daftar Bansos yang Diberikan Terkait Perpanjangan PPKM Level 4, Kartu Sembako hingga Bantuan PKL

"Perlu saya sampaikan saya sudah ke lokasi dan Jumat malam lakukan konfirmasi ke desa, pada intinya ada kesalahpahaman," terangnya, Minggu (1/8/2021).

"Tidak ada pemotongan bansos," ujar dia menekankan.

Nasir kemudian menjelaskan, di desa tersebut terdapat 27 warga yang menerima BST.

Namun, BST ini awalnya hanya diberikan selama 4 kali sedangkan warga tersebut perekonomiannya benar-benar sulit.

"Kemudian warga tersebut dialihkan dan diusulkan untuk mendapatkan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tahap 5 yang sudah diterimakan pada bulan Juli 2021," ujarnya.

Namun, lanjut Nasir, dalam perkembanganya ketika warga tersebut mendapatkan BLT DD, ternyata kemudian nama warga tersebut muncul lagi di data penerima BST tahap 5 dan 6.

"Sesuai ketentuan bahwa tidak diperkenankan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima bantuan dobel, maka akhirnya warga tersebut memilih menerima BST dan mengembalikan BLT DD," ucapnya.

Hal itu, lanjutnya, sudah tertuang dalam surat pernyataan sanggup mengembalikan bantuan jika menerima bantuan ganda.

"Setelah mengambil dana BST dari Kantor POS sejumlah RP 600.000 maka KPM tersebut harus mengembalikan BLT DD sejumlah Rp 300.000. Di sinilah muncul kesan pemotongan dana," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved