Baliho Puan Maharani Bertebaran di Kota Solo, FX Rudy: Itu Tim Beliau, Saya Tidak Memasang

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) membantah jika baliho bergambar Puan Maharani itu bukanlah untuk kampanye Pilpres 2024.

"Tekanan narasi dalam billboard, dan lain-lain itu bukan kampanye politik, tetapi kampanye kebersamaan, persatuan dan kemanusiaan," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Hendrawan menegaskan bahwa pemasangan baliho Puan Maharani dalam kapasitas Ketua DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan Puan adalah perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR.

Puan, sama seperti ibunya Megawati Soekarnoputri, yakni perempuan pertama di Indonesia yang menjadi presiden.

"Billboard, baliho, spanduk, dan sebagainya itu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrawan memastikan bahwa baliho yang menunjukkan wajah Puan Maharani itu dipasang oleh kader PDIP secara spontanitas.

"Yang bilboard itu gotong royong anggota DPR. (Billboard) yang lain spontanitas kader dan relawan," ujarnya.

Julukan Ratu Ghosting

Label Queen of Ghosting yang disematkan mahasiswa untuk Puan Maharani turut menuai kritik dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan mengaku sedih Ketua DPR RI Puan Maharani dijuluki Queen of Ghosting alias Ratu Ghosting.

Sebelumnya, julukan Quuen of Ghosting ini dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).

Baca juga: Temani Puan Maharani Selama di Solo, Gibran Sebut Tidak Ada Pesan Khusus : Cuma Mantau Saja

Julukan itu disematkan kepada Puan Maharani sebagai kritik karena Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

"Ya jujur saya sangat sedih sekaligus prihatin, stigma yang dengan mudahnya dilontarkan oleh yang namanya 'maha siswa' khususnya Ibu Ketua DPR dikatakan sedemikian," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Dalam kritiknya, BEM KM Unnes menilai produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak berpihak kepada rakyat, misalnya revisi UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker.