Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Kesaksian Tuan Rumah yang Gelar Hajatan di Tengah PPKM: Kami Legowo Dibubarkan

Joko Purnowo harus ikhlas acara resepsi pernikahan anak perempuan satu-satunya harus dibubarkan Satpol PP.

TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti
Satpol PP Kota Surakarta bersama tim gabungan lakukan pembubaran resepsi pernikahan warga di Kampung Serut, Mojosongo karena melanggar aturan PPKM, Minggu (12/9/2021). 

Hajatan yang diperbolehkan ini hanya untuk Ngunduh Mantu dan Khitanan. Sedangkan hajatan lainnya belum diperbolehkan.

Hajatan sudah diperbolehkan untuk digelar.

Baca juga: PPKM Solo Level 3, TSTJ Buka Kembali Akhir Pekan Ini, Satpol PP Siaga Pelototi Prokes Pengunjung

Hanya saja, jumlah undangan maksimal 20 orang.

"Teknis penyelenggaraan hajatan itu dilakukan secara drive thru atau banyu mili," ujar Suratno, kepada TribunSolo.com, Rabu (8/9/2021).

Selain itu, masyarakat yang menyelenggarakan hajatan juga wajib menerapkan Protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. 

Yang tak kalah penting lagi, untuk orkes hiburan yang biasa ada disetiap hajatan, tidak diperbolehkan.

"Penyelenggara juga wajib ijin ke Satgas Covid-19 tingkat kecamatan," ujarnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Ijab Qobul tetep dilaksanakan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

" Jumlah undangan, ijab qobul juga maksimal 10 orang," pungkasnya.

Aturan PPKM Sukoharjo 

PPKM Level 3 Sukoharjo kembali diperpanjang satu minggu, hingga 13 September 2021.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, dalam perpanjangan ini, ada sejumlah aspek yang dilonggarkan. 

Seperti waktu makan di rumah makan, kini diperpanjang dari 30 menit menjadi 60 menit.

Baca juga: Syarat Perjalanan Menggunakan Kereta hingga Pesawat di Masa PPKM, Berikut Aturan Terbarunya

Baca juga: PPKM Level 3 di Solo Dijalankan dengan Segala Kelonggaran, Gibran Sebut Zona Orange Menuju Kuning

"Meski waktu makannya bisa lebih lama, tapi tetap jangan digunakan untuk nongkrong," katanya, Selasa (7/9/2021).

Bupati meminta kepada masyarakat agar menyikapi kelonggaran ini dengan dewasa. 

Supaya, Satgas Covid-19 tidak perlu membubarkan atau menutup tempat yang digunakan untuk nongkrong, atau menimbulkan kerumunan.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Tengah PPKM Level 3 Sragen, Siswa dan Guru yang Sakit Dilarang Masuk

"Masyarakat pasti capek melihat kita melakukan operasi, kita juga capek," ujarnya. 

"Saat inikan sudah ada aturan, masyarakat juga bisa membaca, jadi harus sadar dan berlatih dewasa," imbuhnya. 

Bupati bersama jajarannya masih rutin melakukan sidak di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo. 

Dalam pantauannya, protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat sudah cukup baik.

Baca juga: PKL Alun-alun Klaten Curhat, Berharap Jam Operasional Malam Diperpanjang Usai PPKM Menjadi Level 3

Selain itu, Bupati juga meninjau perputaran ekonomi di pasar tradisional. 

"Ada pedagang yang bilang sepi, ada yang bilang biasa saja, ada juga yang bilang ramai saat pandemi Covid-19," katanya. 

"Tapi pada intinya, perputaran ekonomi masih tetap berjalan, dan harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil," pungkasnya. 

Aturan PPKM di Solo

PPKM Kota Solo kini masih bertahan di Level 3 hingga 13 September mendatang. 

Pemkot Solo melakukan beberapa penyesuaian aturan yang diterapkan dalam surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Solo Gibran. 

Salah satu yang terbaru adalah diijinkannya untuk warga makan di tempat umum seperti  warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan selama 60 menit.

Baca juga: Catat! Meski Sudah PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan di Wonogiri Masih Dilarang

Baca juga: Protes PPKM Level 4, Ibu Ini Mendadak Buka Baju di Depan Anggota DPRD, Menangis Tak Dapat Bantuan

Selain itu pihak Pemkot Solo, juga membebani kepada para pemilik usaha restoran yang berada di gedung tertutup harus menyediakan scan aplikasi PeduliLindungi. 

Supermarket seperti Luwes, dan Superindo juga diwajibkan menyediakan barcode PeduliLindungi yang dilakukan pada 14 September 2021. 

Sebelumnya hanya ada di mal barcode aplikasi tersebut disediakan.

Baca juga: Alasan SMA di Wonogiri Tak Berani Buka Sekolah Tatap Muka, Meski Level PPKM Turun & Pernah Uji Coba

Pemkot Solo juga masih melarang masyarakat untuk mengajak anak di bawah 5 tahun pergi ke area publik, serta menekankan kewajiban untuk taat protokol kesehatan dari memakai masker hingga menjaga jarak. 

Bila tidak menaati, akan ada sanksi administratif dari teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, dikenakan rapid test hingga kerja sosial dengan durasi paling lama 8 jam. 

Selain larangan untuk anak di bawah lima tahun, lansia dan ibu hamil juga tidak diperkenankan masuk area publik.

Baca juga: Nasib Malang Kota Solo : Meski Angka Covid-19 Menurun, Tapi PPKM Masih di Level 4 Karena Hal Ini

Jika bandel, Pemkot akan menindak tegas dan memberi sanksi administratif berupa teguran lisan, dan bila masih membandel akan disuruh menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan bila itu belum cukup akan ada upaya pemulangan paksa ke rumah masing-masing. 

Selain kepada individu masyarakat, pemkot juga menekankan disipilin prokes kepada pelaku usaha dan pedagang pasar tradisional. 

Mereka wajib menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses, dan wajib menutup sementara bila ditemukan kasus Covid-19. 

Pemkot Solo akan menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha dan pedagang pasar tradisional bila aturan tersebut tidak dilaksanakan.

Bagi pasar tradisional akan dikenakan sanksi, teguran lisan untuk pelanggaran pertama, teguran tertulis untuk pelanggaran kedua, dan penghentian operasional selama tiga hari bila ditemukan pelanggaran ketiga. 

Adapun pelaku usaha akan dikenakan sanksi yang sama, namun bila nekat mengulangi ketiga kali akan ditutup usahanya selama dua bulan lamanya.

Kasih Kelonggaran

Seminggu sudah pelaksanaan PPKM Level 3 dengan segala kelonggaran di Kota Solo diterapkan.

Perubahan kebijakan tersebut juga berdampak pada aktivitas warga.

Jalanan yang sebelumnya nampak lengang kini mulai ramai, mall yang dulu sepi kini mulai banyak dikunjungi.

Lalu kini timbul pernyataan apakah PPKM Level 3 dilanjutkan atau turun menjadi level satu dan dua, atau bahkan naik menjadi level 4?

Baca juga: Nekat Jadi Bos Miras di Tengah Kampung, Pria Jogonalan Klaten Diamankan, Polisi Sita 700 Lebih Botol

Baca juga: Dampak Pandemi Nyata : Setahun Sangiran Tutup,Banyak Pedagang Pilu & Banting Stir Jadi Kuli Bangunan

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Kota Solo tidak mungkin untuk naik level bila melihat kondisi dan evaluasi selama seminggu kemarin.

"Untuk evaluasi saya kira cukup baik, adapun untuk naik level saya kira tidak mungkin," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (7/9/2021).

"Level 3 ya zona orange menuju kuning," terangnya.

Selama PPKM level 3 ini Gibran mendorong agar sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta untuk segera memulai pertemuan tatap muka (PTM).

"Saya mendorong agar semua sekolah baik negeri maupun swasta untuk segera menggelar pertemuan tatap muka," tegasnya.

Dirinya juga meyakinkan para orang tua agar tidak taku mengirim anak mereka ke sekolah meski belum mendapatkan vaksin.

"Vaksin itu kan kekebalan komunal, kalau guru dan staf sekolah sudah vaksin ya sudah aman," jelas dia.

Jumlah Kasus Menurun

Di masa PPKM Level 3 saat ini, pasien Covid-19 di Rumah Sakit Dr Moewardi (RSDM) kini semakin lengang. 

Pemandangan pasien membludak, antrian IGD menumpuk hingga tenda darurat kini telah tiada. 

Direktur RSDM, Cahyono Hadi menyampaikan, saat ini sisa pasien Covid-19 hanya 10 persen dibandingkan dengan jumlah saat Juni-Juli lalu. Saat Covid-19 varian Delta baru saja merajalela. 

Baca juga: Pemasukan Desa Ponggok Minim Selama Corona, Umbul Ponggok Merugi Hingga Rp 800 Juta, Kok Bisa ?

Baca juga: Inovasi Polres Sukoharjo Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Corona: Budidayakan Ikan Lele di Polsek

"Biasanya kami bisa menampung 650 pasien untuk Covid-19 dan kini hanya tersisa 65 atau 68 pasien saja," katanya pada Minggu (5/9/2021). 

Akibatnya kini banyak bangsal-bangsal pasien yang dikosongkan karena jumlah penghuni yang sudah turun. 

"Sekarang bangsal-bangsal yang sebelumnya diperuntukkan bagi pasien Covid-19 perlahan kami kosongkan," terangnya.

Baca juga: Pemuda Asal Wonogiri Ditemukan Meninggal Dalam Bus: Positif Corona, Dimakamkan Prosedur Prokes

Selain itu kamar ICU yang semuanya digunakan untuk pasien Covid-19 mulai dikosongkan satu persatu. 

"Kini pasien Covid-19 hanya 8 orang dari 18 kamar yang tersedia, sisanya kami berikan kepada pasien ICU dengan penyakit lain," ungkapnya. 

Dampak dari berkurangnya pasien juga berpengaruh pada fungsi relawan yang saat ini sudah dilepas dan kedepannya akan diberi tugas untuk menjadi vaksinator di RSDM.

Kondisi yang Sama di RS Lain di Solo

Kondisi kamar perawatan untuk pasien Covid-19 di Kota Solo mulai lengang, Jumlah pasien di ruang isolasi berkurang. 

Kepala Bagian Humas dan Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat RS Panti Waluyo Solo, Titis Pamungkas, mengatakan saat ini jumlah pasien telah berkurang.

"Kondisinya longgar berkurang sangat banyak untuk pasien Covid-19 yang berada di ruang Isolasi kami," ungkapnya kepada TribunSolo.com, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Inovasi Polres Sukoharjo Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Corona: Budidayakan Ikan Lele di Polsek

Baca juga: Kagetnya Anak Yatim karena Corona Ini, Tiba-tiba Didatangi Superhero dan Diberi Bingkisan

Dia menjelaskan, jumlah dari pasien hanya sekitar 5 pasien dari kapasitas ruangan.

"Total ruang yang disediakan hanya 43 tempat tidur dan yang terisi sekitar 10 persen saja," ungkapnya.

Selain itu, terkait biaya pelayanan pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat secara gratis.

Baca juga: Pilunya Dalang di Klaten, Tak Bisa Pentas karena Corona: Gadaikan Sertifikat Rumah Demi Sekolah Anak

"Biaya gratis, semua ditanggung olah Kementrian Kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Rumah Sakit Panti Waloyo Solo juga menyediakan fasilitas untuk isolasi mandiri. 

Biaya satu harinya mencapai Rp 400 ribu dan Rp 300 ribu per malam tergantung fasilitas yang didapatkan.

"Karena untuk gejala ringan biaya tidak ditanggung oleh Kementerian Kesehatan sehingga harus bayar sendiri," ujarnya. 

Gedung Sekolah untuk Isolasi Mulai Dikosongkan

Akhir masa PPKM Level 4 di Kota Solo sejumlah sekolah yang digunakan sebagai area karantina kini mulai dikosongkan.

Ditambah lagi pasien Covid-19 pengguna area karantina hanya tersisa 2 orang dan semuanya berada di Asrama Haji Donohudan.

Hal ini terkait dengan menurunnya angka pasien isolasi terpusat di Kota Solo.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo, Nico Agus Putranto mengungkapkan bahwa isolasi terpusat akan dialihkan ke Asrama Haji Donohudan.

Baca juga: Anak Sekolah Berusia 12 Tahun ke Atas di Sragen Belum Dapat Vaksin, Bupati : Belum Dibahas

Baca juga: Ini Alasan Kenapa di Sragen Belum Ada Kelonggaran, Padahal Kasus Covid-19 Diklaim Sudah Merosot

"Minggu ini sudah tidak ada lagi (pasien) yang dikirim ke sekolah tapi dialihkan ke Asrama Haji Donohudan semua," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (23/8/2021).

Adapun untuk isolasi internal Kota Solo, pihak BPBD akan kembali mengaktifkan Ndalem Priyosuhartan dan Graha Wisata Niaga.

"Ndalem Priyosuhartan memiliki kapasitas 50-60 orang, dan Graha Wisata Niaga bisa mencapai 150-200 orang," terangnya.

Namun keputusan untuk memindahkan area isolasi terpusat masih harus ditunda melihat kondisi Graha Wisata Niaga masih menjadi sentra vaksinasi.

"Masih digunakan sebagai area vaksinasi hingga akhir Agustus dan setelah itu perlahan baru pindah kesana," jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun TribunSolo.com, Pemkot Solo saat ini masih memfungsikan 7 sekolah sebagai area isolasi terpusat Covid-19.

Sekolah tersebut antara lain SMPN 8, SMPN 25, SDN Cemara 2, SMPN 6, SDN Panularan, SDN Cengklik, dan SMPN 15.

Adapun Solo Techno Park juga sudah tidak difungsikan sebagai area karantina dan mulai digunakan sebagai tempat ekosistem start up bagi anak muda.

"Lokasinya yang strategis dekat UNS dan ISI tentu baik untuk anak muda dan pemulihan ekonomi," terangnya.

Parkirkan Mobil di SMK

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menerima surat permintaan maaf dari SMK Batik 2 Surakarta.

Hal ini karena SMK Batik 2 Surakarta bakal menggelar tatap muka di tengah pandemi.

Meski demikian Gibran belum ada hasrat untuk mengambil mobilnya yang hingga kini masih diparkir depan SMK Batik 2 Surakarta tersebut.

"Belum tahu kapan akan diambil," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Kalimat Marahnya Gibran ke SMK Batik 2 Solo : Mau Gelar Sekolah Tatap Muka Tapi Belum Izin

Baca juga: Alasan Gibran Parkirkan Mobil Dinas di Depan SMK Batik 2 Surakarta, Ternyata Ini Penyebabnya

Lebih lanjut Gibran menjelaskan, bahwa sekolah itu menyampaikan permohonan maaf karena ketahuan melanggar aturan PPKM Level 4 di Kota Solo.

"Surat itu ada karena ketahuan, tidak tahu juga kalau mereka tidak ketahuan," ungkapnya.

Demi antisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi, Gibran menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi sekolah-sekolah agar tidak nekat melakukan PTM.

"Antisipasi tadi saya tegaskan kepada Dinas Pendidikan, lurah dan perangkat lainnya, sekolah harus dicek satu persatu," ujarnya.

Gibran tak menampik saat ditanyakan mengenai adanya sekolah lain yang juga melanggar dengan nekat membuka PTM meski dilarang.

"Ada sekolah lain yang masih nekat membuka dan semuanya sudah diselesaikan," jelasnya.

Adapun sanksi, Gibran angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

"Itu wewenangnya provinsi," tegasnya.

Baca juga: Gaet Declan Rice, Manchester United Jadikan Pemain Inggris ini Pelicin, West Ham Tak Akan Menolak

Baca juga: Kronologi Warga di Dalam Kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika Rusak Pagar Lintasan, Terkuak Penyebabnya

SMK 2 Batik Bikin Ramai

Mobil Wali Kota Solo Gibran yang terparkir sehari semalam di depan SMK Batik 2 Surakarta ternyata menimbulkan keramaian baik bagi warga sekitar, maupun pengguna sosial media. 

Beredar kabar pula, alasan mobil Gibran diparkir di sana, adalah karena kabar sekolah tersebut hendak menggelar pembelajaran tatap muka pada Senin (23/8/2021) besok. 

Baca juga: Alasan Gibran Parkirkan Mobil Dinas di Depan SMK Batik 2 Surakarta, Ternyata Ini Penyebabnya

TribunSolo.com memperoleh surat edaran SMK Batik 2 Surakarta yang berisi pemberitahuan pembelajaran tatap muka. 

Dalam surat itu dijelaskan bahwa para siswa akan masuk dan diwajibkan mengenakan masker, membawa bekal makanan sendiri dari rumah, tidak diperbolehkan pindah tempat duduk dan tidak diperbolehkan jajan karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. 

Meski surat tersebut bertanggal 18 Agustus 2021, namun pihak Pemkot Solo tidak mendapat surat pemberitahuan atau ijin terkait dimulainya PTM. 

"Jangan mengeluarkan aturan tanpa koordinasi dengan kita, nanti kita yang repot," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Minggu (22/8/2021). 

Gibran juga mendapat surat tersebut bukan melalui jalur resmi, sehingga terkesan proses penyelenggaraan PTM besok digelar secara sembunyi-sembunyi. 

"Apapun itu pasti saya tahu, mau sembunyi-sembunyi, pasti saya tahu, itu sangat membahayakan murid di bawah umur," ujarnya. 

TribunSolo.com mencoba menghubungi pihak Kepala Sekolah SMK Batik 2 Surakarta, Achyar Susanto dan hanya memberikan jawaban singkat bahwa besok tidak ada PTM. 

"Tidak ada kegiatan tatap muka, terimakasih, mohon bantuan dan doanya," balasnya singkat. 

Kemudian TribunSolo.com mewancarai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Erwin Achmad Analisawan. 

Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya berencana menggelar PTM, namun sudah membatalkannya. 

"Sempat direncanakan simulasi, tapi memang sudah dibatalkan," terangnya. 

Kini seluruh siswa yang berjumlah 497 orang tersebut batal masuk sekolah dan pembelajaran tetap jarak jauh secara daring. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved