Breaking News:

Berita Sragen Terbaru

Aturan Hajatan Sragen: Tamu Maksimal 20 Orang, Dilaksanakan Selama 2,5 Jam 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto mengeluarkan Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan hajatan di masyarakat saat PPKM Level 3.

TribunSolo.com/Septiana Ayu
Ilustrasi: Suasana pemeriksaan tes swab antigen diacara hajatan di warga Dukuh Candirejo, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, (4/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto mengeluarkan Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan hajatan di masyarakat saat pemberlakuan PPKM level 3 di Kabupaten Sragen

Dalam SE tersebut, mengatur pelaksanaan hajatan yang hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2,5 jam saja.

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan, sebelum hari pelaksanaan hajatan, penyelenggara dan kedua mempelai wajib melakukan tes Swab antigen.

Baca juga: Alasan Tuan Rumah di Solo Nekat Gelar Hajatan, Ternyata Demi Putri Semata Wayang

Baca juga: Bupati Sragen Izinkan Hajatan, Dihadiri Maksimal 20 Tamu: Dilaksanakan Drive Thru

"Setiap penyelenggaraan hajatan, baik pihak penyelenggara maupun pihak mempelai pasangan, beserta keluarganya wajib melakukan tes Swab antigen dua hari sebelum pelaksanaan hajatan dimulai," jelas Tatag kepada TribunSolo.com, Kamis (16/9/2021). 

Selain itu, juga akan dilakukan tes swab secara acak kepada tamu undangan, untuk memastikan hajatan digelar tanpa menimbulkan penularan covid-19. 

"Sedangkan untuk tamu undangan akan dilakukan tes antigen secara acak oleh petugas kesehatan setempat," terangnya.

Baca juga: Imbas Anggota DPR Hajatan di Restoran Mewah Solo Saat PPKM, Pihak Resto Dapat Surat Teguran Resmi

Untuk itu, penyelenggara hajatan diminta untuk membentuk tim protokol kesehatan, dengan melibatkan petugas kesehatan setempat. 

Selain itu, masyarakat juga diharuskan mengurus surat izin mematuhi protokol kesehatan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan masing-masing.

"Surat keterangan tersebut adalah surat kesepakan besama secara tertulis, tentang kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan," terangnya.

Baca juga: Dua Minggu Berjalan Masa PPKM Darurat, Seorang Kadus di Karanganyar Tetap Nekat Gelar Hajatan

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved