Breaking News:

Berita Klaten Terbaru

Demokrat Klaten Tak Khawatir Gugatan Yusril: Menang atau Kalah Partai Tak Berubah, Tetap Eksis

DPC Partai Demokrat Klaten tak gentar dengan bantuan Yusril Ihza Mahendra untuk Partai Demokrat versi Moeldoko yang mengajukan judicial review MA

Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Tri Widodo
TribunSolo.com/Istimewa
Ketua DPC Demokrat Klaten, One Krisnata dan pengurus saat di Sekretariat DPC Demokrat Klaten, Senin (8/3/2021). 

AHY mengatakan tak hanya kabar baik bagi partai berlambang mercy itu, melainkan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai

Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air," ujar AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021)

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018).

AHY menyampaikan orasi politik dengan tema Dengarkan Suara Rakyat yang disaksikan oleh ratusan kader Demokrat.
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018).

AHY menyampaikan orasi politik dengan tema Dengarkan Suara Rakyat yang disaksikan oleh ratusan kader Demokrat. (Tribunnews/Jeprima)

AHY juga bersyukur sebab menurutnya hukum telah ditegakkan dalam kasus yang melibatkan mantan kader terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (*)

 
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved