Breaking News:

Mahfud MD Sebut Nasabah Tidak Usah Bayar Tagihan ke Pinjol Ilegal, Apakah Benar-benar Aman?

Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih.  

Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi uang. BLT Gaji tak berlanjut 2021, ini bantuan penggantinya. 

TRIBUNSOLO.COM -- Belakangan masyarakat dibuat resah oleh fenomena pinjaman online ilegal alias pinjol.

Lantas muncul pertanyaan, apakah nasabah aman bila tidak membayar tagihan pinjaman online ilegal?

Menanggapi pertanyaan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan.

OJK rupanya mendukung imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya, apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal.  

Baca juga: Cara Melaporkan Pinjaman Online Ilegal, Susah Diberantas karena Server Berada di Luar Negeri

Baca juga: Daftar 151 Aplikasi Pinjol Ilegal 2021 yang Diblokir Kominfo, Waspada Modus Iming-iming Kredit Kilat

Pemerintah meminta masyarakat yang merasa memiliki utang untuk melaporkan ke kantor polisi apabila ada ancaman penagihan.  

Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.  

Para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. 

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, menegaskan bahwa imbauan pemerintah agar masyarakat berhenti membayar cicilan pokok plus bunga terhadap pinjol ilegal sudah memiliki dasar hukum. 

"Bahwa memang dari sudut pandang hukum perdata, pinjol ilegal ini tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 13 KUP (Kitab Undang-undang) Perdata," terang Tongam dikutip dari live streaming Kompas TV, Kamis (21/10/2021). 

Ia berujar, dalam KUP Perdata tersebut, dijelaskan bahwa pinjaman uang bisa saja dilakukan dengan syarat adanya perjanjian para pihak, dalam hal ini pinjol ilegal sebagai pihak pertama dan peminjam (debitur) sebagai pihak kedua.  

Halaman
123
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved