Komputer Tak Cukup & Terkendala Internet saat ANBK,Hampir Semua SD di Sragen Terpaksa Numpang di SMP

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Seluruh SD di Kabupaten Sragen kini tengah menggelar simulasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Minggu ini merupakan pekan terakhir pelaksanaan simulasi ANBK, sebelum akhirnya digelar pada 8-18 November 2021 mendatang.

Mengingat fasilitas yang terbatas, pelaksaan simulasi ANBK SD di Sragen akan dilakukan di SMP terdekat.

Seperti di SDN Kroyo 1 Karangmalang, yang melaksanakan simulasi ANBK numpang di SMP N 1 Karangmalang.

Baca juga: UMK Boyolali 2022 di Depan Mata, Harapan Buruh : Naik 10 Persen untuk Perbaiki Hidup saat Pandemi

Baca juga: Hati-hati Modus Penipuan Orderan Fiktif Denny Sumargo di Sragen : Pelaku Minta Pulsa Rp 200 Ribu

Kepala Sekolah SDN Kroyo 1, Gunardi mengatakan hal itu dikarenakan sekolahnya tidak memiliki komputer yang memadai.

"Sebenarnya sekolah punya beberapa komputer dan laptop, namun karena jarang dipakai, jadinya kurang berfungsi dengan baik," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (1/11/2021).

"Komputer kita juga tidak bisa dihubungkan ke internet, jadi dengan menumpang ini jadi solusi yang tepat," tambahnya.

Menurut Gunardi, se kecamatan Karangmalang, SD yang memiliki fasilitas untuk menggelar ANBK sendiri hanya satu sekolah.

Karena pandemi, pihak sekolah juga tidak bisa memberikan pelatihan khusus kepada anak didiknya dalam hal mengoperasikan komputer dan laptop.

"Gantinya karena ini masuk 50 persen, yang jatah PJJ kita suruh masuk untuk mengikuti pelatihan komputer, agar anak terbiasa," jelasnya.

Sebanyak 30 murid kelas 5 SD Kroyo 1 sendiri, sudah mengikuti simulasi pada pekan lalu.

Hasilnya, simulasi berjalan dengan lancar.

"Sejauh ini pelaksanaan gladi berjalan lancar, anak bisa mengerjakan dengan baik, dan sudah mulai terbiasa," kata Gunardi.

Meski harus menumpang di sekolah lain, ia berharap pelaksanaan ANBK siswanya dapat berjalan lancar.

Pakai Komputer

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar.

Sehingga, simulasi asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) tingkat SMP digelar dari rumah masing-masing.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo Warsini mengungkapkan, siswa yang mengikuti simulasi ANBK sebanyak 6.479 anak.

"Untuk siswa SMP negeri ada 5.626 siswa, sisanya MTs," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Soal Potongan Tunjangan ASN Solo, Wali Kota Gibran: Nakes dan ASN Golongan Rendah Tidak Dipotong

Baca juga: Kronologi Pedagang Bakso Ditagih Pajak Rp 200 Ribu Sehari, Handoko: Saya Sampai Tak Bisa Tidur

"Tersebar di MTs negeri atau swasta 18 sekolah dan SMP negeri atau swasta 79 sekolah," ujarnya.

Simulasi ANBK jenjang SMP Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan mulai hari ini, Senin (30/8/2021) hingga Kamis (2/9/2021).

Menurut Warsini, saat ini belum diperbolehkan menghadirkan siswa, karena masih PPKM level 4. Sehingga, siswa mengikuti ANBK dari rumah masing-masing.

Disdikbud sendiri sudah menyiapkan simulasi ANBK ini, agar saat pelaksanaannya tidak ada kendala.

Persiapan dilakukan, baik dari segi teknis maupun non teknis.

Sekolah yang sudah memiliki genset bisa disiapkan untuk mengantisipasi jika mati lampu.

Namun, jika sekolah belum memiliki tidak ada keharusan untuk menyiapkan.

"Kami juga meminta sekolah untuk bekerjasama dengan PLN, agar membuat surat permohonan resmi pada saat ANBK tidak ada pemadaman listrik," ujarnya.

Namun, jika saat pelaksanaan ANBK listrik tiba-tiba padam bisa koordinasi panitia ANBK propinsi dan panitia kementerian untuk dijadwalkan ulang.

Belum Berani Tatap Muka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo belum terburu-buru menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Meski hampir semua guru di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan vaksinasi Covid-19.

Kepala Disdikbud Sukoharjo, Darno menerangkan, guru SMP dan SMA/sederajat sebagian besar telah disuntuk vaksin.

Sementara untuk guru jenjang Paud, TK, dan SD masih berproses.

"Kami menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan PTM," katanya kepada TribunSolo.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: ASN di Solo Buat Nota Telaah ke Pemkot Soal Pemotongan Tunjangan: Bukan Protes, Kami Kasih Masukan

Baca juga: Bhayangkara Solo FC Berlaga di Liga 1, Wali Kota Gibran Belum Bisa Bocorkan Kapan Liga 2 Dimulai

Vaksinasi guru dan persiapan prasarana sekolah sudah dilakukan Disdikbud, jika sewaktu-waktu PTM digelar.

Sementara untuk vaksinasi pelajar sendiri, Darno menuturkan masih berproses.

"Siswa yang usianya diatas 12 tahun, sudah mulai mendapatkan vaksin," ujarnya.

Darno menuturkan, meski persiapan sekolah sudah siap menggelar PTM, namun PTM di Kabupaten Sukoharjo belum akan digelar.

Pasalnya, penyelenggaraan PTM harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan orangtua murid.

"Sebenarnya sudah banyak sekolah atau wali murid yang menanyakan kapan PTM digelar, tapi kami menunggu kebijakan dari pemerintah," jelasnya.

Dia meminta kepada orangtua maupun pihak sekolah tak tergoda maupun terburu-buru dalam meminta PTM.

Pasalnya, setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk penyelenggaraan PTM.

Syarat dari Menteri Nadiem

Kabar terbaru datang dari sektor pendidikan di Indonesia.

Kini sejumlah sekolah masih menerapkan sistem belajar dari rumah.

Baca juga: Sekolah di Solo yang Dipakai untuk Karantina Pasien Corona Mulai Dikosongkan, Persiapan Tatap Muka?

Kabar terbarunya Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim mengizinkan dibukanya pembelajaran tatap muka.

Aturan ini hanya berlaku bagi wilayah PPKM yang berada di level 1-3.

Dilansir dari TribunNews, Nadiem mengatakan vaksinasi untuk murid bukan menjadi keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah.

Namun yang harusnya menjadi pertimbangan adalah kondisi wilayah sekolah tersebut harus berada di level-1-3.

Selain itu, pembukaan sekolah ini juga harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1-3, itu saja."

"Semua sekolah di level 1-3 boleh melaksanakan tatap muka," kata Nadiem dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Libur Agustus Corona Seakan Menghilang, Wisatawan Tumplek Blek di Selo, Banyak yang Tak Pakai Masker

Alasan sekolah dibuka

Banyaknya penurunan capaian belajar hingga putus sekolah menjadi alasan Nadiem untuk kembali membuka sekolah.

Berdasarkan SKB 4 Menteri, hanya daerah dengan PPKM Level 4 saja yang dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Catatan Nadiem menunjukkan sebanyak 63 persen sekolah kini sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, dan diwajibkan untuk membuka sekolah.

Dengan syarat para guru atau pengajarnya wajib untuk mendapat vaksinasi lengkap.

"Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban untuk membuka tatap muka," imbuhnya.

Sekolah di Boyolali Kota Prioritas Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memprioritaskan sekolah di kawasan Boyolali Kota untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Hal itu bisa terealisasi bila level PPKM Boyolali sudah turun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayann (Disdikbud) Boyolali, Darmanto menyebut syarat PTM mengharuskan siswa dan guru telah menerima dua kali vaksin.

Baca juga: Jadwal Vaksin Klaten Hari Ini: Masyarakat Difabel dan ODGJ di Klaten Terima Vaksin

Baca juga: Ribuan Buruh di Solo Raya Terima Vaksinasi dari Polda Jateng, Ini Syarat dan Waktu Penyuntikannya

Sampai saat ini, baru SMPN 1 yang sudah menyelesaikan vaksin dosis kedua untuk siswa.

Sedangkan 13 sekolah di Kecamatan Boyolali lainnya, baru akan menerima vaksin dosis kedua pada 9 Septemper mendatang. 

“Memang kebijakan kita, sekolah yang ada di Boyolali (Kota) kita selesaikan dahulu. Baru setelah kota selesai, baru merambah ke kecamatan-kecamatan yang lainnya,” kata Darmanto, kepada TribunSolo.com, usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMP N 1 Boyolali, Jumat ( 20/8/2021).

Dengan penyelesaian vaksinasi per kecamatan ini menjadikan vaksinasi terhadap pelajar lebih fokus dan terarah.

“Istilahnya tidak mrenco-mrenco (Tidak beraturan),” jelasnya.

Selain itu, dipilihnya sekolah di kecamatan Boyolali Kota sebagai sasaran penerimaan vaksinasi yang pertama ini mengingat jumlah sekolah di Kecamatan Boyolali Kota paling banyak di antara kecamatan lainnya.

Darmanto menyebut, syarat lengkap vaksinasi ini untuk menjamin keamanan siswa serta meminimalisir potensi paparan di sekolah.

Tak hanya itu, meski sudah mendapatkan vaksin lengkap, siswa yang hadir PTM tetap dibatasi. 

“ Pembatasan saat PTM tetap berlaku. Untuk jenjang SMP dan SD maksimal 50 persen dari kapasitas. Sedangkan TK/PAUD maksimal 30 persen," jelasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)