Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

UMP Jateng 2022 Terendah, Anggota DPR RI dari PDIP Aria Bima : Yang Penting Tidak ada PHK

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, besaran angka kenaikan UMP ini dibuat untuk mengantisipasi kepanikan pengusaha. 

Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Aji Bramastra
TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto diambil di Surakarta, Minggu (31/3/2019) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pembahasan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, menjadi sorotan publik. 

Pemerintah hanya akan menaikan UMP dikisaran 1 persen, sementara dari buruh meminta kenaikan minimal 10 persen. 

Baca juga: Besaran UMK Solo 2022 : Buruh Minta Rp 2,2 Juta, Gibran Ingatkan Pengusaha Jangan Dibebani

Hal tersebut membuat UMP Jateng 2022 mengalami kenaikan terendah dibandingkan 15 provinsi lainnya, menjadi Rp1.813.011.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, besaran angka kenaikan UMP ini dibuat untuk mengantisipasi kepanikan pengusaha. 

Sebab, kebutuhan pasar di tengah pandemi Covid-19 ini mengalami perubahan, yakni menginginkan barang bagus dengan biaya murah. 

Hal itu menurutnya akan berdampak pada industri nasional. 

"Yang penting tak ada PHK dulu, saya pikir buruh memahami situasi ini," katanya usai berkunjung ke Sukoharjo, Sabtu (20/11/2021).

Aria mengusulkan, pengusaha dan buruh membuat kesepakatan baru, seperti yang dilakukan perusahan di Jabodetabek. 

Kesepakatan itu untuk mengantisipasi perusahaan pailit, yang berujung pada PHK. 

"Misalnya di Cikarang, ada skenario pembiayaan jika perusahaan dalam keadaan untung, tidak untung, dan dalam keadaan merugi," ujarnya. 

Selain itu, ada upaya jangka panjang yang dilakukan untuk menekan biaya hidup di suatu daerah. 

Politisi PDIP itu mengatakan, kawasan industri di Jateng jangan sampai seperti kawasan industri di Cikarang, Bekasi, yang gagal menata kawasan. 

"Perumahan buruh di kawasan industri itu penting, dengan fasilitas transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Maka UMP akan menjadi perhitungan yang lain," ujarnya. 

"Gagalnya membangun komplek perumahan buruh menimbulkan persaingan dengan adanya pembiayaan lain diluar kawasan itu," tambahnya.

Arya Bima mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada stakeholder di Jateng agar kawasan industri menyesuaian perumahan buruh. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved