Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Pendapat Pakar Hukum Soal Sriwedari: Pemkot Bisa Meminta Fatwa MA Tentang Penghentian Eksekusi

Sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan ahli waris masih terus berjalan. 

TRIBUNSOLO.COM/DARYONO
Ilustrasi TAMAN Sriwedari. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Fristin Intan Sulistyowati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan ahli waris masih terus berjalan. 

Adanya sengketa ini membuat kondisi tanah sriwedari menjadi mangkrak. 

Beberapa pihak mendesak lahan Sriwedari kembali dibuka dan dijadikan sebagai ruang publik.

Baca juga: 51 Tahun Polemik Sriwedari, Ahli Waris Mengaku Lelah: Minta Pemkot Solo Beli Kompleks Sriwedari

Baca juga: Sengketa Lahan Sriwedari, Pemkot Kalah Gugatan di Pengadilan Negeri Solo, Siapkan Langkah Banding?

Sengketa ini memperebutkan lahan di pusat Kota Solo tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Sriwedari, Laweyan, Kota Solo.

Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) M Jamin mengatakan, tanah sengketa telah dimenangkan oleh pihak ahli waris di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, tanah tersebut tidak dapat diakuisisi karena adanya ultra petita. 

"Keputusan hakim melebihi yang diminta para ahli waris ini sebesar 60 ribu meter persegi. Namun keputusan hakim dimenangkan 90 ribu meter persegi. Ini melebihi dari yang digugat," katanya setelah selesai forum group discussion (FGD) Pengelolaan Lahan Sriwedari di The Sunan Hotel, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Pembangunan Masjid Sriwedari Berlanjut? Sekda Solo : Wali Kota Solo Siap Membantu

Lanjut Jamin, ultra petita ini membuat keputusan hakim tidak bisa dilaksanakan.

Sehingga Jamin menyarankan untuk Pemkot Solo meminta fatwa pada MA tentang penghentian eksekusi lahan Sriwedari.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved