Breaking News:

Berita Sukoharjo Terbaru

Bicara Soal Sanksi PT RUM, DLH Sukoharjo Sebut Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi PT RUM hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Penulis: Agil Tri | Editor: Ryantono Puji Santoso
TribunSolo.com/Agil Tri
PT Rayon Utama Makmur (RUM) yang terletak di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo memilliki kurang lebih 2.500 orang karyawan, Senin (25/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi PT RUM hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo Agustinus Setiyono, Pemkab Sukoharjo tidak bisa berbuat banyak kepada PT RUM.

Pasalnya, pabrik rayon yang ada di Kecamatan Nguter itu tergolong Penanam Modal Asing (PMA).

Baca juga: Curhatan Warga Nguter di Hadapan Dedi Mulyadi : Empat Tahun Merasakan Bau Busuk Limbah PT RUM

"Sesuai ketentuan Undang-undang Cipta Kerja, PP 5 dan 22, kewenangan pengawasan kepada pemerintah pusat, termasuk pemberian sanksinya. Pemkab tidak memiliki wewenang, hanya pembinaan saja," jelasnya. 

Sehingga, dari kunjungan DPR RI Komisi IV dan Kementerian Lingkungan Hidup pagi tadi, diharapkan dapat menindak lanjuti permasalahan limbah PT RUM

Agustinus mengatakan, dari pengawasan DLH, PT RUM sudah melakukan perbaikan pipa yang rusak, dan blower dari alat pengolahan limbah Wet Scrubber. 

"Mudah-mudahan segera selesai, sehingga masyarakat tidak ada aduan lagi ke pemerintah," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani pernah melayangkan surat kepada PT RUM

Surat tersebut dikirimkan kepada manajemen PT RUM pada Rabu (10/11/2021) lalu.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved