Ketua Komisi III DPRD Sragen Ngamuk,Tahu Tambang Galian C Tak Berizin Beroperasi, Kini Ditutup Paksa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Tambang galian C di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ditutup paksa, karena dinilai ilegal.

Lahan seluas 1 hektar itu, diketahui belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau amdal maupun izin eksplorasi-produksi.

Tambang ditutup, setelah disidak oleh Ketua Komisi III DPRD Sragen, Sugiyarto, Rabu (24/11/2021).

Sugiyarto mengatakan ia sudah mengamati aktivitas tambang sejak lama, yang setelah dicek, belum memiliki izin lengkap.

Baca juga: Sogok Instalasi Pakai Ranting Daun Singkong, Bocah 7 Tahun di Wonogiri Tewas Tersengat Listrik

Baca juga: Viral Video Penganiayaan Siswa SD di Malang, Begini Nasib Suami Istri yang Jadi Otak Kejahatan

"Tahun lalu sudah ada, namun berhenti sejenak, baru beroperasi lagi sejak sebulan lalu," katanya kepada TribunSolo.com.

"Saya tanya ke dinas belum ada izinnya, terus saya klarifikasi kepada yang punya CV, ternyata baru izin OSS di DPMPTSP, SDM-nya belum ada" terangnya.

"Saya minta galian diberhentikan," jelas dia menekankan.

Tak hanya itu, tambang juga dijalankan di lahan zona hijau yang termasuk tanah subur.

"Sekarang kan Perda RTRW sudah mengatur, tambang itu masuk zona hijau, kan termasuk tanah subur, kenapa ditambang," ujarnya.

"Apalagi ini juga tanah kas desa, kasihan yang aturannya panen tiga kali, di musim tanam palawija, malah tidak bisa," kata Sugiyarto.

Sugiyarto menganggap, tindakan tambang tanpa izin lengkap tersebut bisa merugikan Pemerintah Kabupaten Sragen.

"Jika berizin lengkap, kan ada retribusi, bisa menaikkan pendapatan asli daerah, ilegal seperti ini kita juga tidak tahu dampaknya kepada lingkungan," paparnya.

Warga sekitar, Wagimin mengatakan aktivitas tambang berdampak kepada lingkungan.

"Pas tidak hujan, debunya masuk ke dalam rumah, padahal yang ditambang Desa Wonorejo, dampaknya ke kita warga Desa Jenggrik, jadi ya merugikan," ungkapnya.

Wagimin juga membenarkan, jika aktivitas tambang sudah berjalan sejak satu bulan terakhir.

"Benar itu," aku dia singkat.

Sidak Komisi IV DPR RI

Elite di Jakarta tiba-tiba melakukan sidak karena keluhan bau busuk PT Rayon Utama Makmur (TUM) Sukoharjo, Selasa (23/11/2021).

Dari pengamatan TribunSolo.com, di antaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dan Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani.

Keduanya turun langsung ke lokasi masyarakat yang mengeluhkan limbah bau busuk PT RUM selama bertahun-tahun lamanya.

Dedi Mulyadi menyusuri Kali Gupit, dimana di sana dilaporkan warga adanya pipa pembuangan limbah PT RUM yang rusak sehingga muncul bau di mana-mana.

Baca juga: Warga Desa Pengkol Sukoharjo Terganggu Bau Limbah PT RUM, Kumpulkan Data untuk Dilaporkan ke Dinas 

Baca juga: Sidak Aliran Limbah PT RUM di Nguter Sukoharjo, Tim Temukan Kebocoran Limbah Cair

Usai melakukan sidak, Dedi Mulyadi dicegat dua emak-emak, yang ingin menyampaikan aspirasinya.

"Kunjungan ke sini jangan hanya menyenangkan sebentar saja," kata salah satu emak-emak.

Bahkan warga berharap ada tindak lanjut dari kunjungan, sehingga warga tidak lagi merana merasakan bau tak sedap gara-gara limbah.

"Semoga kunjungan Pak Dedi kita bisa terselamatkan dari bau limbah PT RUM," harap dia.

Dedi Mulyadi pun memberikan waktu kedua emak-emak itu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Yang penting kembalikan udara bersih kami, kambalikan lingkungan bersih kami, udah itu saja, gak usah muluk-muluk," ujarnya.

Dedi mengaku, dia sempat membuka masker untuk mencium sendiri bau limbah PT RUM yang dikeluhkan warga.

"Makanya saya buka masker biar saya mengisap (menghirup), semoga masalahnya segera terselesaikan," kata Dedi. (*)