Breaking News:

Berita Wonogiri Terbaru

Rencana PTM 100 Persen Wonogiri Terancam Batal, Terbentur Kebijakan PPKM Level 3 Pemerintah Pusat 

Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Wonogiri yang akan dimulai pada Senin (22/11/2021) kemarin urung digelar.

TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti 

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Wonogiri yang akan dimulai pada Senin (22/11/2021) kemarin urung digelar.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut rencana itu batal dilaksanakan karena pemerintah pusat mengambil kebijakan bahwa di akhir tahun nanti, seluruh wilayah di Indonesia akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. 

Atas dasar itu, Bupati menjelaskan pihaknya akan melakukan penyesuaian walaupun rencana PTM 100 persen itu diwacanakan sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan PPKM level 3.

Baca juga: Dampak PPKM Level 3 Akhir Tahun, Gelaran PTM 100 Persen di Wonogiri Terancam Ditunda

Baca juga: Hadapi Momen Nataru di Tengah Pelaksanaan PPKM Level 3, Begini yang Dilakukan Polres Klaten

"Akan kita cermati terlebih dahulu, kaidah teknis yang diterbitkan kementerian terkait, tentang mekanisme yang mengatur relasi sosial," kata Joko Sutopo, Selasa (23/11/2021). 

Apakah nanti rencana PTM 100 persen itu akan tetap digelar usai PPKM level 3?

Bupati menuturkan bahwa pengambilan keputusan di era pandemi Covid-19 akan sangat dinamis, maka kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah Wonogiri

"Kalau rencana tetap ada, tapi akan kita sesuaikan dengan status dari PPKM kita," ujar pria yang juga disapa Jekek itu. 

Jekek menjelaskan, substansi dari PTM 100 persen itu adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan untuk peserta didik. 

Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak bisa maksimal untuk para siswa. 

"Tujuannya untuk melakukan perbaikan dan standardisasi terhadap pendidikan dari dampak PJJ itu," jelasnya. 

"Usulan kami tentu didasari kondisi riil wilayah kami, seperti penyelenggaraan yang sudah berjalan dengan evaluasi yang kami lakukan. Syarat tersebut akan kami selesaikan untuk dijadikan dasar mengambil kebijakan," imbuh dia. 

Kendati demikian, Jekek memastikan pengambilan kebijakan di daerah akan tetap disesuaikan hierarkinya dengan Provinsi maupun pusat. (*) 

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved