Di Negara Ini, Sebarkan Gosip Palsu di Medsos Bisa Kena Denda Rp390 Juta, Indonesia Kapan Ya?

Di Uni Emirat Arab, jika ada masyarakat yang memublikasikan dan yang menyebarkan berita bohong dan gosip di media sosial dapat dijatuhi hukuman denda.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Kolase SURYAMALANG
Ilustrasi Facebook, WhatsApp dan Instagram error. 

TRIBUNSOLO.COM -- Kebijakan siber baru kini telah ditetapkan pemerintah Uni Emirat Arab.

Di Uni Emirat Arab, jika ada masyarakat yang memublikasikan dan yang menyebarkan berita bohong dan gosip di media sosial dapat dijatuhi hukuman denda minimal sebesar 100.000 dirham (sekitar Rp390 juta).

Selain itu mereka juga terancam satu tahun penjara.

Hukuman itu bisa jadi meningkat menjadi dua tahun penjara dan denda minimal 200.000 dirham (sekitar Rp780 juta) jika perbuatan itu dilakukan di masa pandemi, darurat, dan krisis.

Baca juga: Wisata Murah di Boyolali : Ada Taman Kebon Rojo Dekat Rumdin Bupati, Punya Rusa Asli Istana Negara

Baca juga: Masjid Hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Sudah Punya Nama Resmi, Ternyata Penuh Makna

Undang-Undang Federal No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Kejahatan Siber yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2022 itu meliputi wilayah-wilayah baru internet yang tidak termasuk dalam undang-undang sebelumnya.

“Di bawah ketentuan baru ini, pengguna daring yang membagikan informasi tidak benar juga menjadi bagian dari tindak kejahatan, tidak hanya yang mempublikasikannya,” ujar Ghassan El Daye, partner dan kepala litigasi untuk Timur Tengah di Charles Russell Speechlys, seperti dikutip dari Khaleej Times, Selasa (30/11/2021).

“Ini penting karena kita tahu bagaimana berita bohong cenderung membuat pembaca menyebarkannya tanpa memastikan autentisitasnya yang mungkin tanpa disengaja akan menimbulkan kepanikan,” imbuhnya, dilansir dari Kompas.tv.

Untuk pertama kalinya, undang-undang itu juga mendefinisikan istilah ‘robot eletronik’.

Pasal 54 menyatakan bahwa menggunakan atau memodifikasi robot elektronik untuk menyebarkan, menyebarkan kembali atau mengedarkan berita bohong di negara tersebut dapat terkena hukuman dua tahun penjara atau denda sebesar 100.000 dirham hingga 1 juta dirham, atau keduanya.

Selain itu, seseorang dapat diancam hukuman satu tahun penjara atau denda antara 30.000 dan 300.000 dirham, atau keduanya jika memublikasikan informasi yang tidak memenuhi kriteria konten media.

Undang-undang anyar itu merupakan bagian dari reformasi perundang-undangan yang diumumkan pada Sabtu (27/11/2021) untuk 50 tahun ke depan.

Reformasi perundang-undangan itu bertujuan mengembangkan struktur legislatif di berbagai bidang termasuk investasi, perdagangan dan industri, perusahaan komersial, residensi, keamanan daring, dan urusan sosial. (*)

Sumber: Kompas TV
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved