Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani Karena Anggaran Dipotong, Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan

TRIBUNSOLO.COM - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, ikut memberikan tanggapan soal polemik pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebelumnya, MPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Sri Mulyani.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet Pemerintahan.

Baca juga: Berfoto di Stadion Lukas Enembe Papua, Gaya Sri Mulyani Bak Cover Album The Beatles Abbey Road

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).

Selain itu, menurut Fadel selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

"Kita Komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar 3 bulan, tapi dia gak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," beber Fadel.

Lucius pun mengkritik MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong.

Lebih lanjut, ia menilai jika sikap MPR kekanak-kanakan.

"Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan," kata Lucius dikutip dari Tribunnews.

Selain itu, Lucius mengatakan bahwa anggaran MPR yang terus berkurang tak lantas hanya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.

Mengingat bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, yang notabenenya adalah juga anggota MPR.

"Anggaran negara tak diputuskan sendiri oleh Menkeu. Ada proses pembahasan di DPR bersama dengan Pemerintah.

Dan proses itu harusnya juga jadi pertimbangan MPR ketika mempersoalkan anggaran mereka," sambungnya.

Selain itu, pengurangan anggaran yang terjadi memang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Pandemi membuat pemerintah harus melakukan refocussing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi itu.

Baca juga: Konvoi Suporter Kawal Persis Solo Batal, Wali Kota Gibran Semprot Kaesang: Kae Yo Ra Bener !

"Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya.

Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," pungkasnya.

(*)