Muncul Wacana Duet Prabowo dan Jokowi di Pilpres 2024, Gerindra Buka Suara: Silahkan Beraspirasi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pilpres 2024 masih jauh, namun sudah bermunculan nama-nama yang berpotensi diduetkan di kontestasi politik 5 tahunan tersebut.

Seperti yang belakangan mencuat, muncul wacana Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024.

Wacana itu muncul dari sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.

Adapun Sekber ini sudah mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Ada alasan kenapa Prabowo-Jokowi dianggap sebagai calon presiden dan wakil presiden potensial.

Baca juga: Ganjar Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP, Rudy : Politis, Elektabilitas di Pilpres Tinggi

Baca juga: Pasangan Gibran-Kaesang Disebut Cocok Jadi Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024, Begini Reaksinya

Mereka menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi-Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Lantas bagaimana tanggapan Partai Gerindra?

Waketum Gerindra, Habiburokhman memberikan tanggapannya terkait adanya deklarasi yang mendukung duet Prabowo dan Jokowi di Pilpres 2024 mendatang.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui siapa orang-orang di balik adanya deklarasi tersebut.

Namun Habiburokhman menegaskan pihaknya tidak bisa melarang setiap orang untuk menyampaikan aspirasi politiknya.

Bahkan Habiburokhman pun mempersilahkan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi politiknya, asalkan sesuai dengan konstitusional.

"Kami enggak tahu siapa orang-orang yang mendeklarasikan gerakan tersebut. Tapi kami tentu tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya."

"Apapun aspirasi politik itu selama konstitusional itu silahkan saja," kata Habiburokhman dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (16/1/2022).

Meski demikian Habiburokhman mengungkapkan, Partai Gerindra saat ini lebih memilih untuk memaksimalkan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Dibanding merespon adanya deklarasi-deklarasi tersebut.

"Nah kami sendiri lebih memilih memaksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan di kabinetnya Pak Jokowi, " terang Habiburokhman.

Pasangan Prabowo di Pilpres 2024 Masih Belum Ditentukan

Terkait siapa yang menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024, Habiburokhman masih belum mau mengungkapkannya.

Pasalnya menurut Habiburokhman, cawapres bagi Prabowo baru bisa jelas saat menjelang 2024.

Habiburokhman mengaku pihaknya masih harus mencermati dinamika politik yang terjadi.

"Soal siapa cawapres Pak Prabowo sepertinya baru bisa jelas menjelang 2024. Karena kami harus mencermati dinamika politik yang terjadi, " ungkap Habiburokhman.

Namun Habiburokhman memastikan bahwa saat ini Gerindra masih terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain dan berbagai tokoh.

Sehingga hubungan Gerindra dengan partai politik lain atau tokoh-tokoh tersebut masih berjalan dengan baik hingga saat ini.

"Komunikasi kami dengan berbagai partai politik dengan berbagai tokoh terus kami lakukan hingga saat ini. Jadi kami punya hubungan baik dengan semua. Partai politik dan tokoh-tokoh partai tersebut," pungkasnya.

Bisa Mendegradasi Jokowi

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, apa yang dilakukan oleh Sekber itu bisa mendegradasi Jokowi. 

Karena, kata Ujang, secara otomatis Jokowi akan turun kasta.

"Itu seolah-olah sekelompok atau segelintir orang, yang bisa saja menjerumuskan Jokowi. Karena Jokowi bisa dinilai rakyat, sebagai orang yang haus kuasa," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022).

Ujang pun menilai, apa yang dilakukan oleh Sekber itu tak layak.

Karena, hanya akan menjebloskan Jokowi.

"Kasihan juga Jokowi didorong-dorong, jangan sampai kejeblos oleh kelompok pendukungnya," tambah Ujang.

Ia juga mengatakan, bahwa seorang pemimpin hebat akan berhenti berkuasa jika sudah tiba saatnya berhenti.

Sehingga, tak perlu memaksakan diri, apalagi dengan jabatan lebih rendah dari sebelumnya, dari Presiden, turun ke Cawapres. 

"Agar chusnul khotimah, lebih baik pendukung Prabowo dan Jokowi, memberi jalan kepada yang lain, agar bisa mengganti dirinya di 2024 nanti," jelas Ujang.

Tidak Elok dan Tidak Etis

Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi.

Sehingga, menurut Feri, tidak elok kiranya Presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo Subianto.

"Presiden itu tanggung jawab seumur hidup hanya saja masa jabatannya dibatasi 2 periode (10 tahun). Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022).

Feri pun tak bisa membayangkan, jika seseorang yang sebelumnya dipanggil Presiden, malah berminat menjadi calon wakil presiden.

Terlebih, menjadi Cawapres dari orang yang pernah dikalahkannya dua kali berturut-turut dalam Pilpres.

"Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil (presiden). Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral. Enggak boleh terjadi itu," ujar Feri.

Sementara itu Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menyebut kalau duet Prabowo - Jokowi ini seolah mengenyampingkan potensi anak bangsa.

"Padahal, kalau mau objektif banyak anak bangsa yang kemampuannya lebih mumpuni daripada Prabowo dan Jokowi," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (16/1/2022).

Dirinya menilai, kondisi partai politik di Indonesia saat ini, banyak dihuni oleh para politisi muda yang juga potensial untuk memimpin.

Bahkan kata Jamiluddin, sebagian besar dari mereka juga diyakini dapat membuat Indonesia lebih maju dari periode kepemimpinan Jokowi.

"Mereka ini akan dapat memajukan Indonesia jauh melebihi yang dilakukan rezim saat ini," bebernya.

Dia beranggapan, para inisiator Sekber ini merupakan golongan yang memiliki kepentingan dari majunya kembali Jokowi menjadi pemimpin mendatang.

Jamiluddin beranggapan, upaya untuk menduetkan Prabowo-Jokowi sebagai pasangan Capres dan Cawapres merupakan cara untuk mengenyampingkan peran anak muda milik bangsa.

"Jadi, upaya menduetkan Prabowo-Jokowi sama saja mengerdilkan potensi anak bangsa untuk memimpin negeri tercinta," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.com. (*)