Partai Lain Berdatangan, Partai Rakyat Adil Makmur Jateng Tumbang, Dibubarkan & Buang Kaos di Sampah

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SOLO -  DPW Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Jawa Tengah (Jateng) hanya seumur jagung, karena tumbang sebelum berjuang di laga Pemilu 2024.

Pengurus ramai-ramai menyatakan pembubaran diri yang dihadiri 11 DPK di Wibugi Gilingan, Kota Solo, Rabu (26/1/2022).

Padahal mereke berdiri belum genap setahun belakangan ini.

Menurut Sekretaris DPW Prima Jateng, Hartati, keputusan pembubaran diri ini lantaran munculnya surat pembekuan DPW oleh DPP Prima pada 20 Desember 2021.

"Surat itu muncul karena DPW Jateng tidak menghadiri Rapimnas I. Dan itu merupakan keputusan kolegtif pengurus, dan telah dikomunikasikan dengan  DPP dan panitia," kata dia.

Wanita yang akrab disapa Arik menjelaskan, ketidakhadiran DPW Prima Jateng merupakan sikap dan kepedulian terhadap partai, dengan memberikan peringatan terhadap ketidakberesan mekanisme organisasi.

Sebab, DPW Prima Jateng sudah memberikan masukan, saran dan kritik kepada DPP Prima berkaitan dengan program organisasi prioritas agar memfokuskan pada target lolos verifikasi pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Pilih Ganjar atau Puan? Politisi PDIP Aria Bima Ingatkan Faksi-faksi di Dalam Bisa Pecah Partai

Sehingga sejak kepengurusan DPW Prima Jateng terbentuk, telah melakukan kerja-kerja politik dan organisasi seperti pemenuhan struktur di tingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan, kepastian kantor dan pemenuhan KTAnisasi sejumlah 1000 di tiap Kota/Kab meski tanpa dukungan DPP.

"Bahwa ketikdahadiran DPW Prima Jawa Tengah dalam Rapimnas I seharusnya dimaknai sebagai kritik Internal tersebut justru direspon secara kekanak-kanakan dan tangan besi menunjukke karakter partai itu sendiri," ujarnya

Arik mengatakan, DPW Prima Jateng telah membentuk DPK di Solo Raya kecuali Wonogiri dan Sragen, Kendal, Kudus, Banyumas, Banjarnegara, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Tegal.

Sementara yang belum memiliki SK sudah ada di Wonogiri, Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Kota Magelang, dan Salatiga.

Para kader DPW kemudian melepas atribut mereka, dan memasukan ke dalam kardus, yang bertuliskan 'sampah'.

Bertekad Masuk Parlemen

Belakangan ini banyak partai-partai politik baru terbentuk.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menjadi satu yang meramaikan keberadaan partai baru itu.

Ketua Umum PRIMA Agus Jabo menceritakan terbentuknya PRIMA tak lepas dari kekecewaan pihaknya terkait tak adanya perubahan proses politik dan ekonomi setelah era Orde Baru.

Meski saat ini sistem diktator tak lagi digunakan, namun penguasaan ekonomi masih tetap terkonsentrasi ke dalam segelintir orang.

"Partai-partai politik juga cenderung berpihak kepada yang memiliki kekuatan kapital tersebut. Ini bisa dibuktikan dengan hasil UU yang mereka rumuskan itu cenderung untuk memberikan ruang yang luas kepada pemilik kapital," ujar Agus, ketika diwawancarai khusus oleh Tribunnetwork, Rabu (3/11/2021).

"Misalnya UU Minerba, UU Cipta Kerja. Jadi parpol sekarang cenderung membela kepentingan satu golongan yaitu orang kaya," tambahnya.

PRIMA juga memiliki alasan lain hadir di tengah masyarakat, yaitu dibatasinya partisipasi masyarakat dalam politik.

Hambatan itu terlihat jelas, kata Agus, kala syarat-syarat yang diajukan untuk membangun suatu partai politik sangatlah berat.

Belum lagi syarat menjadi parpol peserta pemilu, batasan parliamentary threshold hingga presidential threshold.

"Kita sebut sistem ekonominya sekarang sangat oligarkis. Itu yang menjadi dasar kami yang lahir dari rakyat biasa ini merasa memiliki tanggung jawab untuk mengubah sistem yang dibajak oleh oligarki ini untuk kembali kepada sistem yang berpihak pada rakyat. Ini yang menjadi latar belakang kami," ucapnya.

Agus menyebut PRIMA akan berusaha masuk parlemen dengan cara apapun.

Sebab dengan masuk parlemen akan sangat menentukan berhasil tidaknya membuat perubahan termasuk regulasi-regulasi.

"Seberat apapun sistem yang berlaku saat ini, kami harus bisa menerobos itu. Karena hanya itu caranya, kalau tidak ya politik ini akan buntu dan berbahaya bagi masa depan karena partisipasi politik masyarakat dibatasi. Rakyat yang tidak puas bisa melakukan tindakan di luar demokrasi," tandasnya. (*)