Berita Solo Terbaru

Buruh Solo Ngadu Soal JHT ke Gibran, Yakini Posisi Anak Presiden Bisa Bawa Aspirasi ke Menteri Ida

Lima serikat pekerja di Kota Solo menyambangi Balai Kota Solo untuk bertemu sang Wali Kota yakni Gibran Rakabuming Raka, Kamis (24/2/2022). 

TribunSolo.com/Vincentius Jyestha
Ketua DPC KSPSI Kota Solo Wahyu Rahadi. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Lima serikat pekerja di Kota Solo menyambangi Balai Kota Solo untuk bertemu sang Wali Kota yakni Gibran Rakabuming Raka, Kamis (24/2/2022). 

Mereka yang hadir adalah perwakilan Kota Solo dari KSPSI, PPMI KSPSI, SPN, SBSI 1992, dan FSB Garteks. 

Ketua DPC KSPSI Kota Solo Wahyu Rahadi menyampaikan kelima serikat pekerja ini sepakat menolak Permenaker No.2 Tahun 2022 terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan saat buruh/pekerja berusia 56 tahun.

Baca juga: Permenaker soal JHT, Ketua DPRD Boyolali Marsono : Tidak Adil, Diubah Sesuai Keinginan Pekerja

Baca juga: Pemerintah Bakal Revisi Permenaker Usai Instruksi dari Jokowi, Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun Batal?

"Kami sudah sampaikan alasan-alasannya kenapa kami menolak. Misalnya bahwa saat ini kondisi perekonomian yang belum menjamin teman-teman buruh tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, terus kemudian kendala teknis yang dihadapi ketika nanti teman-teman ter-PHK," ujar Wahyu, kepada TribunSolo.com. 

Perda Ketenagakerjaan juga disinggung para serikat pekerja dalam aspirasi. Sebab usia pensiun 56 Tahun itu tidak diatur dalam Undang-Undang. 

Termasuk juga perihal aturan dimana JHT dahulu tidak bisa otomatis diambil di usia 56 tahun, atau dengan kata lain harus di-PHK terlebih dahulu, sudah berubah. 

"Ternyata per bulan Desember sudah bisa diambil tanpa harus menyertakan surat PHK-nya. Jadi ini hal baru dan di Solo banyak perusahaan yang karyawannya di atas usia 56 Tahun tapi belum dilakukan PHK," katanya. 

Wahyu mengharapkan ke depan serikat pekerja juga dapat kembali duduk bersama Gibran membicarakan aspirasi lainnya.

Baca juga: Aturan JHT Cair Usia 56 Bikin Serikat Pekerja di Jateng Meradang, KSPI : Kembalikan ke Aturan Awal !

Seperti realitas pengupahan yang berbeda dengan data BPS tahun 2021. Dalam data itu, angka tertinggi Surakarta berada di angka Rp 3,6 juta. Namun realitasnya upah pekerja baru di angka Rp 2 juta. 

"Jadi kami sampaikan semoga tahun depan Pemkot punya road map untuk bisa menaikkan kesejahteraan teman-teman di Surakarta. Tentu dengan memanggil kita dan diberi ruang menyampaikan aspirasi," tambahnya. 

Kelima serikat pekerja yang membawahi sekira 6 ribu buruh ini mengaku optimis aspirasi yang mereka sampaikan bakal terdengar hingga telinga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Terutama karena posisi strategis yang dimiliki oleh Gibran. Tak hanya sebagai Wali Kota Solo, namun juga sebagai anak Presiden. 

"Kami harapkan dari pertemuan ini karena posisi strategis Mas wali (Gibran), kami harapkan aspirasi kami bisa sampai ke menteri ketenagakerjaan dan pihak yang mengambil keputusan terhadap apa yang kemarin muncul," kata Wahyu.

Baca juga: Hotman Paris Kritisi Aturan JHT Baru Cair Usia 56 Tahun, Sentil Menaker: di Mana Logikanya Bu?

"Jadi menurut kami Solo ini punya posisi strategis ketika kita bicara, kita mohon, mungkin bisa sampai kesana (ke Menaker)," tambahnya. 

Sementara itu, Gibran menegaskan bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait aspirasi dari para serikat pekerja. 

"Nanti kami akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini tadi yang masih dalam wewenang saya adalah perdanya. Masih kami koordinasikan dengan komisi terkait terutama terkait dengan perda ketenagakerjaan," kata Gibran. 

"Wis disampaikan semuanya to keluhannya. (Soal JHT) Kita tunggu saja keputusan dari Bu Menaker. Tunggu saja," pungkasnya. (*) 

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved