Kenapa Jokowi Diam Saja soal Pemilu 2024 Diundur? PKS Sebut Bisa Jadi Tanda Presiden Setuju

Sebab sebelumnya Jokowi memberikan pernyataan menolak tegas ketika disinggung soal wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Kolase TribunWow.com
Presiden Joko Widodo dan Mardani Ali Sera 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Wacana Pemilu 2024 diundur terus bergulir dan menimbulkan komentar kontra.

Salah satu sikap kontra alias menolak disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS pun mengaku sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap menanggapi munculnya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kata politisi PKS, Presiden Jokowi harus bersikap menolak wacana tersebut.

Sebab sebelumnya Jokowi memberikan pernyataan menolak tegas, ketika disinggung soal wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan.

Baca juga: KPU Karanganyar Ajukan Rp 73 Miliar untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Baca juga: Setahun Pimpin Solo, Politikus PKS Sebut Gibran-Teguh Belum Sepaket : Masih Ada Penghalang, Apa Itu?

"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Mardani berpendapat, Jokowi sejauh ini belum menyampaikan pendapat atau pandangannya terkait penundaan Pemilu 2024.

Padahal, menurut Mardani, diamnya Jokowi diyakini bisa menimbulkan ragam persepsi di masyarakat.

Salah satunya adalah Presiden Jokowi dianggap mendukung penundaan pemilu.

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih, ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Mardani menilai alasan pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal.

Menurutnya wacana ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang justru memaksakan menggelar Pilkada serentak pada 2020.

Padahal, saat itu situasi kondisi pandemi Covid-19 tengah mengalami peningkatan kasus.

"Selain itu, pemerintah juga terus mengeklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," ujarnya, dilansir dari artikel Kompas.com.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved