Logo Halal Indonesia Tuai Kontroversi, MUI Klaim Tetap Berwenang Terbitkan Fatwa Halal Produk

Tidak banyak yang berubah dari kerja-kerja MUI dalam bidang halal usai diterbitkannya logo halal baru oleh Kementerian Agama.

Penulis: Tribun Network | Editor: Reza Dwi Wijayanti
screenshoot
Logo halal yang sebelumnya dari MUI (kiri) dan logo halal yang baru dirilis Kemenag RI (kanan). 

TRIBUNSOLO.COM - Logo halal baru yang dirilis Kemenag RI menuai kontroversi belakangan ini.

Tak sedikit netizen di media sosial menyebut logo halal Indonesia terkesan terlalu memaksakan Jawa sentris karena berbentuk seperti gunungan wayang.

Meski begitu, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, bentuk dan corak label Halal Indonesia sangat kuat karakter Indonesia yang masyarakatnya religius.

Baca juga: Logo Halal Indonesia Nasional Diganti, Bagaimana Nasib Produk dengan Logo Lama?

Terlepas dari itu, penerbitan logo halal oleh Kementerian Agama disebut tak serta-merta menjadikan kementerian tersebut sebagai pihak yang berwenang menetapkan status/fatwa halal atau haramnya sebuah produk.

Hal itu diungkap oleh Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al Aiyub merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Dalam beleid tersebut, sebuah badan dibentuk di bawah Menteri Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk melaksanakan fungsi administratif sertifikasi halal yang dulunya juga diemban MUI.

"Sedangkan fungsi substansi, yaitu pemeriksaan bahan dilakukan oleh lembaga di luar BPJPH. Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, bisa kampus, ormas, atau lembaga lain yang memenuhi kualifikasi," kata Sholahuddin dikutip dari Kompas.com, Selasa.

"Kemudian, hasilnya dilaporkan oleh pemeriksa halal ke komisi fatwa (MUI), kemudian menjadi landasan dikeluarkannya sertifikat halal oleh BPJPH. Dalam hal penetapan fatwa, tetap di komisi fatwa MUI," sambungnya.

Lebih lanjut, Sholahuddin menegaskan, secara umum tidak banyak yang berubah dari kerja-kerja MUI dalam bidang halal usai diterbitkannya logo halal versi baru oleh Kementerian Agama.

"Pekerjaan yang dilakukan LPPOM masih sama seperti yang lalu. Kalau yang lalu (sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014) menjadi satu-satunya pemeriksa halal, ke depan ada LPH lain selain LPPOM MUI," jelasnya.

Baca juga: Viral Label Halal Baru Bermotif Gunungan Wayang Bakal Gantikan Logo MUI, Ternyata Ini Artinya

Diberitakan sebelumnya, BPJPH Kemenag menetapkan label halal yang berlaku secara nasional.

Penetapan label halal itu dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut ke depan label halal yang diterbitkan MUI tidak lagi berlaku secara bertahap.

(*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved