Respon Demo Besar Mahasiswa 11 April 2022, PKS dan Gerindra Sukoharjo Sepakat Tolak 3 Periode

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo, menanggapi aksi demo Mahasiswa 11 April 2022.

Dalam demo tersebut, mahasiswa akan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Ketua DPD PKS Sukoharjo Sigit Budi Raharjo mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode itu tidak sesuai konstitusi.

"Sikap PKS jelas, kita menolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang Dasar, dan ini harus ditolak," kata dia, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Demo 11 April di Jakarta, BEM UNS Pastikan Ada Mahasiswa dari Solo Ikut Bergabung Bersama BEM SI

Sikap menolak 3 periode juga diungkapkan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo.

Sekretaris DPC Gerindra Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, konstitusi sudah mengatur jelas bahwa pemilu yang akan datang dilaksanakan 5 tahun sekali.

Dan semua pihak wajib menaati konstitusi tersebut.

"Proses itu sudah dijalani sampai dengan adanya kesepakatan pemerintah dan DPR RI, bahwa Pemilu, Pileg, dan Pilpres jatuh pada 14 Febuari 2024," ujarnya.

Selain itu, urgensi untuk melakukan 3 periode juga dipertanyakan.

Baca juga: Jokowi Akhirnya Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, Jubir Luhut Pandjaitan Buka Suara

"Tidak ada kegentingan yang memaksa, baik alasan covid-19 karena sudah memasuki transisi menuju endemi. Maupun alasan ekonomi, karena ini masa transisi ekonomi mulai tumbuh sepanjang situasi negara dijaga kondusifnya," ujarnya.

Terkait dengan demo mahasiswa 11 April 2022, Sapto mengatakan hal tersebut bagian dari demokrasi yang harus dihargai.

Aksi tersebut juga ini merupakan early warning kepada siapa saja yang mncoba memancing upaya-upaya melanggar konstitusi.

"Kepada mahasiwa kami mengimbau dilakukan secara damai, dan dijaga. Jangan sampai ada penumpang gelap, dan ditumpangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

"Kepada aparat, kami berharap memberi ruang dan menjaga tidak melakukan tindakan represif," pungkasnya. (*)