Jokowi Merasa Ironis, Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Malah Langka

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa prihatin bagaimana bisa harga minyak goreng di Indonesia bisa tinggi.

Menurutnya sangat ironis, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (27/4/2022).

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng," katanya, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Jokowi Sudah Turun Tangan, Ini Upaya Pemerintah Agar Minyak Goreng Seharga Rp 14 Ribu per Liter Lagi

Baca juga: Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng, Indrasari Kini Berpotensi Jadi Tersangka Korupsi lmpor Besi

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para pengusaha sawit untuk melihat permasalahan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri secara teliti dan jernih.

Sebab sebagai Presiden, ia tidak akan membiarkan masalah tersebut terjadi.

"Saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi," katanya.

Presiden menyebut ia mengikuti dengan seksama dinamika masyarakat di lapangan menyikapi larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Bagi pemerintah kata Presiden, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama.

"Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," katanya.

Jokowi mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan dicabut apabila kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor," katanya.

Presiden mengatakan volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor ke luar negeri jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.

Jumlah kebutuhan dalam negeri tersebut dapat dengan mudah terpenuhi dari kapasitas produksi nasional.

"Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu," katanya.

Presiden paham larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dapat berpengaruh pada neraca perdagangan.

Namun, menurutnya yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan rakyat.

"Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," katanya. (*)