Berita Jawa Tengah

50 Ribu Orang di Jateng Terancam Menganggur Jika Honorer Dihapus, Padahal Ada yang 20 Tahun Mengabdi

Adanya surat edaran (SE) Kemenpan-RB No.185/M.SM.02.03/2022 membuat para tenaga honorer kehilangan harapan

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
ILUSTRASI - Protes yang dilakukan sejumlah guru honorer. 

TRIBUNSOLO.COM, SALATIGA -- Sebanyak kurang lebih 50.000 tenaga honorer di Jawa Tengah (Jateng) terancam kehilangan pekerjaan.

Tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan mereka apabila Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tetap akan melakukan penghapusan pada 2023 mendatang. 

Koordinator Forum Komunikasi Tenaga Non-Aparatur Sipil Negara Jawa Tengah, Agus Triyono mengatakan adanya surat edaran (SE) Kemenpan-RB No.185/M.SM.02.03/2022 membuat para tenaga honorer kehilangan harapan.

"Poin-poin dalam surat tersebut sangat jelas, kami serasa kehilangan harapan," jelasnya, seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Menurut Agus, di setiap kota setidaknya ada 1.000 tenaga kerja non-ASN.

Baca juga: Ramai Penghapusan Tenaga Honorer pada November 2023, Bagaimana Kebijakan Pemkot Solo?

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Pemkab Wonogiri : Surat Menteri PANRB Sudah Turun, Segera Bahas Nasib Mereka

Sedangkan di kabupaten, jumlahnya lebih banyak, bisa mencapai 1.500 sampai 2.500 orang.

"Dari tenaga tersebut, ada yang sudah bekerja selama 20 tahun juga. Ini kan waktu yang lama untuk mengabdi ke pemerintah," ungkapnya.

Belum lagi peluang untuk alih status menjadi pekerja outsourcing juga tidak banyak karena hanya untuk formasi-formasi tertentu saja. 

"Formasi yang terbuka hanya di driver, tenaga kebersihan, dan penjaga. Ini kan istilahnya sudah dikunci dari awal, sehingga peluang yang lain tertutup," kata Agus, yang juga menjadi tenaga harian lepas di Pemkot Salatiga.

Kendati demikian, menurut Agus, tenaga non-ASN tetap berikhtiar untuk memerjuangkan nasibnya.

Pada 18 Juni 2022, perwakilan dari setiap daerah akan berkumpul untuk menyatukan persepsi.

"Kami akan memperjuangkan kepastian nasib tenaga non-ASN, karena terus terang dengan adanya surat tersebut membuat kami resah," ujar Agus.

Agus menjelaskan saat ini yang dilakukan oleh tenaga non-ASN adalah melakukan pendataan secara menyeluruh kepada anggota.

"Data pribadi, aktivitas, termasuk formasi. Ini kami lakukan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah yang menaungi. Sekaligus kami menunggu respons dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Payung hukum yang menaungi tenaga non-ASN sangat lemah pun diakuinya masih sangat lemah.

"Kami sadar akan hal tersebut, sehingga kami berharap pemerintah memertimbangkan apresiasi atau penghargaan terhadap pekerja yang sudah mengabdi ke negara ini," ujar Agus.

(*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved