Anggota Komisi IX Siap Perjuangkan Usulan Ketua DPR Puan Maharani soal Cuti Hamil Jadi 6 Bulan

Menurut Puan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja.

Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
Indra Akuntono/kompas.com
Menko PMK Puan Maharani saat berkunjung ke Institut Seni Indonesia di Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (29/4/2016). 

TRIBUNSOLO.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani baru-baru ini mengusulkan agar cuti hamil para Ibu diubah menjadi enam bulan.

Menurut Puan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja.

"Jadi menurut saya usulan enam bulan cuti itu cukup rasional dan mari kita perjuangkan bersama," kata Gus Nabil, sapaan karibnya, kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).

Dia sepakat masa 1.000 hari pertama kehidupan penting sekali untuk dijaga karena akan berdampak pada kehidupan anak.

Jika tidak dijaga dengan baik, dia menilai anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang atau stunting.

Baca juga: 800 Ribu Vaksin PMK Sudah Datang, Presiden Jokowi: Cepat Suntikkan ke Hewan Ternak

"Padahal seseorang ibu hamil itu akan melahirkan generasi bangsa yang luar biasa,"

"Bisa jadi anaknya jadi presiden atau menteri. Jalau kemudian sejak 1.000 hari pertama tidak di tata dengan baik ya malah jadi malapetaka, jadi beban bangsa," ucap Puan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen mendukung usulan Puan soal cuti hamil menjadi enam bulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).


(Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen)

Sebelumnya, DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang.

Baca juga: Vincent Verhaag Suami Jessica Iskandar Kaget dengan Biaya Hidup Setelah Menikah, Habis Jutaan Sehari

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama Pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6/2022) lalu. Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Adapun RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Baca juga: Biodata Wisnu Prabowo, Mantan Ajudan Gibran Rakabuming yang Kini Jadi Carik Termuda di Solo

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved